Terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy. ANT/M Adimaja.
Terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy. ANT/M Adimaja.

Romahurmuziy Dituntut Empat Tahun Bui

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 06 Januari 2020 17:33
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenang), M Romahurmuziy alias Romy, dituntut hukuman empat tahun penjara denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Romy dinilai terbukti menerima suap dari dua pegawai Kemenag.
 
"Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menyatakan terdakwa M Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tipikor," kata jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.
 
Romy dinilai terbukti menerima hadiah atau suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin Rp325 juta. Kemudian, dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi Rp91,4 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Romy dinilai terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Eks Ketua Umum PPP itu dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Dia juga dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP pada dakwaan kedua alternatif kedua, yakni menerima suap dari Muafaq.
 
Suap diyakini diterima Romy secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris.
 
Jaksa juga menuntut hukuman tambahan berupa mencabut hak dipilih Romy dalam jabatan politik selama lima tahun. Romy juga terancam membayar uang pengganti Rp46,4 juta.
 
"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal jika terpidana tidak punya harta benda yg mencukupi maka akan diganti oidana selama satu tahun," ujar jaksa Wawan.
 
Romy akan mengajukan pleidoi atau nota pembelaan terkait tuntutan itu. Majelis menjadwalkan sidang digelar pada Senin, 13 Januari 2020.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif