NEWSTICKER
Sidang terdakwa Romahurmuziy.Medcom.id/ Fachri A
Sidang terdakwa Romahurmuziy.Medcom.id/ Fachri A

Romy Dilema Disodorkan Dua Calon Pejabat Kemenag

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 19 Desember 2019 05:07
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap jual-beli jabatan, Romahurmuziy alias Romy mengaku mendapatkan dua nama calon Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Dua nama itu dinilai punya unsur penting.
 
Calon pertama Haris Hasanuddin yang didukung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim. Calon kedua, Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jawa Timur Amin Mahmud yang dikenal lama oleh Romy.
 
"Saya menerima aspirasi dua nama itu. Karena dua-duanya relatif, secara perkenalan saya lebih dulu kenal Amin Mahfud ketimbang Haris," kata Romy saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mertua Haris, Roziqi rupanya ikut-ikutan merekomendasikan Haris. Romy bilang, saat itu dia sudah tahu bahwa di belakang Roziqi ada Khofifah-Asep. Permintaan Roziqi itu dianggap sebagai aspirasi.
 
"Saya menanyakan ke dia, pak Roziqi apakah ini sudah sejalan dengan seluruh tokoh yang ada di Jawa Timur? Kemudian Roziqi menjawab, 'Kalau itu kaitannya, kiai akan bilang sendiri sama Gus Romy' maksudnya kiai Asep. 'Tapi kalau soal Bu Khofifah,Gus Romy bisa konfirmasi langsung," ujar Romy.
 
Dalam kasus ini, Romy didakwa menerima suap Rp325 juta dari Haris Hasanuddin. Dia juga disebut menerima Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jatim, Muafaq Wirahadi.
 
Suap diterima Romy secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris.
 
Romy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif