Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.

Kivlan Zen Ditahan

Nasional kasus makar Demo Massa Penolak Pemilu
Ilham Pratama Putra • 30 Mei 2019 15:36
Jakarta: Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen ditahan. Dia menjadi tersangka kepemilikan senjata api ilegal.
 
"Dalam hal ini kebijakan dari kepolisian untuk menahan 20 hari ke depan di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Kivlan, Suta Widhya, di Polda Metro Jaya, Kamis, 30 Mei 2019.
 
Dia mengatakan polisi mempunyai alat bukti cukup terkait kepemilikan senjata api ilegal oleh Zivlan. Suta memastikan Kivlan akan ikuti proses hukum yang berlaku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebetulnya tidak ada alasan untuk menahan. Tapi kita ikuti prosedur dulu. Dia (Kivlan) seorang patriot ya, seorang patriot tidak akan mundur," lanjut Suta.
 
Suta sudah menyiapkan strategi untuk membebaskan kliennya. Dia mengupayakan langkah hukum.
 
"Kita minta orang-orang yang bisa memberikan kesaksian. Sebab nanti seperti sebelum ke persidangan, kita upayakan ini bebas, Dalam waktu 20 hari kita upayakan beliau bebas," ujar dia.
 
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya memeriksa Kivlan sejak Rabu, 29 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Di hari itu, Kivlan baru ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal.
 
Penetapan itu dilakukan penyidik saat menangkap Kivlan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan makar. Saat itu, ia belum ditahan.
 
Baca: Fahri Hamzah: Makar Pakai Senjata Bukan Mulut
 
Penangkapan Kivlan disebutkan berdasarkan pengembangan dari enam tersangka kepemilikan senjata api ilegal yang sebelumnya sudah ditangkap. Enam orang tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF.
 
Enam orang tersangka ini diduga menunggangi demonstrasi penolak hasil pemilihan umum (pemilu) di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa, 21 Mei 2019, dan Rabu, 22 Mei 2019. Dari kelompok tersebut, kepolisian menyita empat senjata api ilegal. Dua senjata api diantaranya rakitan.
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal memaparkan para tersangka menerima perintah untuk membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus itu.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif