Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak wacana pembuatan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk narapidana korupsi di pulau terpencil. Menurut Fadli, wacana tersebut masih perlu kajian mendalam.
"Karena sering kali kita mau mengambil gagasan ide dari sebuah peristiwa. Ini harusnya lebih holistik," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
Fadli mengatakan permasalahan di lapas saat ini adalah penghuni yang melebihi kapasitas, terutama untuk para narapidana kasus narkoba. Masalah ini dianggap lebih perlu dicarikan jalan keluar.
"Jadi over kapasitas ini menurut saya yang menjadi masalah besar sekarang," ucap Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Fadli mengatakan para narapidana, termasuk korupsi, harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Fadli menilai Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang jadi penjara para koruptor kelas kakap dan dibangun sejak 100 tahun lalu masih cukup manusiawi.
"Tapi di Lapas lain saya kira yang saya kunjungi cukup banyak over kapasitas dan tidak manusiawi, tidak layak gitu. Seperti di Jakarta, di mana-mana saya lihat itu over kapasitas," ungkap dia.
Baca: Sel Koruptor Bisa Dibangun di Nusakambangan
Pemerintah memunculkan wacana membuat penjara di pulau terpencil untuk para koruptor. Hal ini dipicu mencuatnya pelesiran terpidana kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto di toko bangunan kawasan Padalarang, Bandung.
"Iya sudah ada pemikiran ke sana untuk membuat suatu lapas khusus untuk koruptor, untuk narkotika, untuk para pelaku terorisme, sudah ada pemikiran itu. Bahkan kita juga sudah memikirkan bagaimana kalau kita menggunakan pulau-pulau terpencil," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Senin, 17 Juni 2019.
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak wacana pembuatan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk narapidana korupsi di pulau terpencil. Menurut Fadli, wacana tersebut masih perlu kajian mendalam.
"Karena sering kali kita mau mengambil gagasan ide dari sebuah peristiwa. Ini harusnya lebih holistik," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
Fadli mengatakan permasalahan di lapas saat ini adalah penghuni yang melebihi kapasitas, terutama untuk para narapidana kasus narkoba. Masalah ini dianggap lebih perlu dicarikan jalan keluar.
"Jadi over kapasitas ini menurut saya yang menjadi masalah besar sekarang," ucap Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Fadli mengatakan para narapidana, termasuk korupsi, harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Fadli menilai Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang jadi penjara para koruptor kelas kakap dan dibangun sejak 100 tahun lalu masih cukup manusiawi.
"Tapi di Lapas lain saya kira yang saya kunjungi cukup banyak over kapasitas dan tidak manusiawi, tidak layak gitu. Seperti di Jakarta, di mana-mana saya lihat itu over kapasitas," ungkap dia.
Baca: Sel Koruptor Bisa Dibangun di Nusakambangan
Pemerintah memunculkan wacana membuat penjara di pulau terpencil untuk para koruptor. Hal ini dipicu mencuatnya pelesiran terpidana kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto di toko bangunan kawasan Padalarang, Bandung.
"Iya sudah ada pemikiran ke sana untuk membuat suatu lapas khusus untuk koruptor, untuk narkotika, untuk para pelaku terorisme, sudah ada pemikiran itu. Bahkan kita juga sudah memikirkan bagaimana kalau kita menggunakan pulau-pulau terpencil," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Senin, 17 Juni 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
