Jakarta: Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango membeberkan status hukum pengusaha Muhammad Suryo dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menegaskan status hukum M Suryo belum final.
“Sebelum ada pengumuman tersangka di sini (ruang konferensi pers KPK), berarti belum ada,” kata Nawawi, Selasa, 28 November 2023.
Pernyataan Nawawi ini menepis klaim Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang mengatakan KPK telah menetapkan M Suryo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan DJKA Kemenhub.
Sementara itu, Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyoroti kehadiran Firli Bahuri dalam gelar perkara penetapan status tersangka M Suryo. Dia menegaskan Firli telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
“Ya ( Firli abuse of power),” tegas dia.
Abdul Fickar menyebut Firli tidak mempunyai kesadaran hukum yang tinggi lantaran hadir dalam gelar perkara setelah menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Padahal, kata dia, Firli yang telah diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK merupakan penegak hukum dan seharusnya mengerti aturan.
“Itu tanda tidak punya kesadaran hukum yang tinggi. Padahal dia penegak hukum dan mengerti ada aturannya,” ujar dia.
Nama Suryo berkali-kali muncul dalam persidangan dugaan suap pengadaan jalur kereta. Salah satunya yakni pada dakwaan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jabagteng Putu Sumarjaya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.
Keterlibatannya ada dalam pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900. Suryo disebut menerima sleeping fee terkait perkara ini.
"Muhammad Suryo menerima sleeping fee uang berjumlah Rp9,5 miliar," tulis jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan Putu yang dikutip pada Selasa, 19 September 2023.
Jakarta: Ketua sementara Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango membeberkan status hukum pengusaha Muhammad Suryo dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menegaskan status hukum M Suryo belum final.
“Sebelum ada pengumuman tersangka di sini (ruang konferensi pers KPK), berarti belum ada,” kata Nawawi, Selasa, 28 November 2023.
Pernyataan Nawawi ini menepis klaim Wakil Ketua
KPK Johanis Tanak yang mengatakan KPK telah menetapkan M Suryo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan DJKA Kemenhub.
Sementara itu, Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyoroti kehadiran Firli Bahuri dalam gelar perkara penetapan status tersangka M Suryo. Dia menegaskan Firli telah melakukan
abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
“Ya ( Firli
abuse of power),” tegas dia.
Abdul Fickar menyebut Firli tidak mempunyai kesadaran hukum yang tinggi lantaran hadir dalam gelar perkara setelah menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Padahal, kata dia, Firli yang telah diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK merupakan penegak hukum dan seharusnya mengerti aturan.
“Itu tanda tidak punya kesadaran hukum yang tinggi. Padahal dia penegak hukum dan mengerti ada aturannya,” ujar dia.
Nama Suryo berkali-kali muncul dalam persidangan dugaan suap pengadaan jalur kereta. Salah satunya yakni pada dakwaan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jabagteng Putu Sumarjaya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.
Keterlibatannya ada dalam pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900. Suryo disebut menerima sleeping fee terkait perkara ini.
"Muhammad Suryo menerima sleeping fee uang berjumlah Rp9,5 miliar," tulis jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan Putu yang dikutip pada Selasa, 19 September 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
