Pemeriksaan Kasus Korupsi CPO, Airlangga Mangkir dari Panggilan Kejagung

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu bakal diperiksa terkait kasus korupsi perizinan ekspor dan impor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) periode 2021-2022. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan Airlangga rencananya bakal diperiksa pada pukul 16.00 WIB. Namun, eks Menteri Perindustrian itu tak kunjung hadir hingga pukul 18.00 WIB. "Kita tunggu sampai jam 6 (18.00 WIB) lewat beliau (Airlangga) tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai ketidakhadirannnya,” kata Ketut saat dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 18 Juli 2023. Penyidik Kejagung bakal melayangkan pemanggilan ulang kepada Airlangga. Waktu pemanggilan ulang belum diketahui. Ketut menyampaikan mengaku sejatinya penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Airlangga pada Senin, 17 Juli 2023. Namun, Airlangga mengajukan pemeriksaan dilakukan hari ini. "Rencananya sih jam 9 (Senin, 18 Juli 2023) kita melakukan pemeriksaan. Tapi beliau juga ada berhalangan. Beliau akan hadir sore ini sekitar jam 3 atau jam 4 sore,” uungkap dia.   Ketut membeberkan Airlangga akan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi ekspor dan impor CPO. Sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai terpidana. Penyidik bakal  mendalami proses prosedur perizinan, kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan ekspor-impor CPO.  Ketut menyebut pemanggilan Airlangga berkaitan dengan posisinya sebagai Menko Perekonomian. Kasus tersebut menyebabkan negara merugi hingga triliunan rupiah. “Negara juga rugi dalam hal pemberian BLT sampe Rp4,1 triliun. Kalau tidak salah putusan Mahkamah Agung juga merugikan sampai 4,6 triliun. Nah dasar-dasar inilah kita memanggil beliau (Airlangga),” ujar dia.