Jakarta: Pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung penuh. Masyarakat adat Keerom, Papua, sepakat tak menghalangi tugas penegakan hukum itu.
"Kami orang adat tidak akan melakukan intervensi karena tidak mau ada pengorbanan yang sia-sia," kata Ketua Adat Sekanto Keerom Papua, Didimus Werare, melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Oktober 2022.
Menurut dia, KPK layak melakukan upaya terukur terhadap Lukas yang berulang kali mangkir dari panggilan. Sehingga, wajar jika ada upaya jemput paksa pada pemanggilan ketiga.
Didimus mengatakan hal itu sesuai peraturan hukum yang berlaku. Menurut dia, warga adat menaati hukum dan tak mau menghalangi penjemputan Lukas.
"KPK harus memeriksa Lukas Enembe beserta pejabat terdekatnya, agar semua yang berkaitan dengan kasus korupsi dapat dihukum," kata dia.
Didimus mengajak seluruh warga Papua taat hukum, termasuk mereka yang melindungi Lukas Enembe. Jangan sampai, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perlawanan pada hukum dan berakibat fatal.
Dia mencontohkan warga adat Keerom yang setia pada aturan yang berlaku. Menurut Didimus, seluruh suku mesti mencontoh hal itu, sehingga penegakan hukum berjalan lancar.
"Warga dari wilayah Keroom tidak ada yang bergabung dengan Lukas Enembe, mereka bekerja dan tinggal bersama keluarga masing-masing," kata Didimus.
?KPK mencari cara untuk memeriksa Lukas. Terutama berkaitan dengan waktu pemanggilan Lukas.
"Tadi saya sedikit menambahkan bahwa saya akan mengatakan hanya gini, di Papua keadaanya khusus teman-teman bisa mengartikan itu, dan dengan cara-cara khusus," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.
Salah satu strategi khusus yakni pemberian pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah saat Lukas Enembe diperiksa.
Jakarta: Pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) didukung penuh. Masyarakat adat Keerom, Papua, sepakat tak menghalangi tugas penegakan hukum itu.
"Kami orang adat tidak akan melakukan intervensi karena tidak mau ada pengorbanan yang sia-sia," kata Ketua Adat Sekanto Keerom Papua, Didimus Werare, melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Oktober 2022.
Menurut dia,
KPK layak melakukan upaya terukur terhadap Lukas yang berulang kali mangkir dari panggilan. Sehingga, wajar jika ada upaya jemput paksa pada pemanggilan ketiga.
Didimus mengatakan hal itu sesuai peraturan hukum yang berlaku. Menurut dia, warga adat menaati hukum dan tak mau menghalangi penjemputan Lukas.
"KPK harus memeriksa Lukas Enembe beserta pejabat terdekatnya, agar semua yang berkaitan dengan kasus korupsi dapat dihukum," kata dia.
Didimus mengajak seluruh warga
Papua taat hukum, termasuk mereka yang melindungi Lukas Enembe. Jangan sampai, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perlawanan pada hukum dan berakibat fatal.
Dia mencontohkan warga adat Keerom yang setia pada aturan yang berlaku. Menurut Didimus, seluruh suku mesti mencontoh hal itu, sehingga penegakan hukum berjalan lancar.
"Warga dari wilayah Keroom tidak ada yang bergabung dengan Lukas Enembe, mereka bekerja dan tinggal bersama keluarga masing-masing," kata Didimus.
?KPK mencari cara untuk memeriksa Lukas. Terutama berkaitan dengan waktu pemanggilan Lukas.
"Tadi saya sedikit menambahkan bahwa saya akan mengatakan hanya gini, di Papua keadaanya khusus teman-teman bisa mengartikan itu, dan dengan cara-cara khusus," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.
Salah satu strategi khusus yakni pemberian pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah saat Lukas Enembe diperiksa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
