Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Humas Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Humas Polri.

Kapolri Diminta Pimpin Langsung Pengusutan Dugaan Koordinasi Tambang di Kaltim

Siti Yona Hukmana • 23 November 2022 12:21
Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta membuat tim khusus (timsus) penyelidikan kasus dugaan pemberian uang koordinasi kegiatan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Aiptu (Purn) Ismail Bolong yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Timsus itu harus dipimpin langsung oleh Kapolri.
 
"Tim khusus diketuai oleh Kapolri adalah paling tepat," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Rabu, 23 November 2022.
 
Kemudian, timsus itu juga diminta diisi oleh pihak eksternal dan internal Polri. Tujuannya, kata Sugeng, supaya penanganan kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal Aiptu (purn) Ismail Bolong itu transparan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tim khusus dari internal dan eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tranparansi dan akuntabilitas lebih terjaga," ujar Sugeng.
 
Sebelumnya, IPW mendesak Kapolri membentuk timsus pengusutan dugaan kasus setoran uang perlindungan pertambangan ilegal pada oknum petinggi Polri. Desakan pembuatan timsus usai Aiptu (purn) Ismail Bolong, mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda membongkar kasus itu.
 
"Untuk efektivitas kerja timsus, Kapolri untuk sementara segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto," kata Sugeng beberapa waktu lalu.
 
Menurut dia, isu setoran dana perlindungan tambang ilegal dapat makin menjatuhkan citra Polri di masyarakat. Maka itu, kata Sugeng, masyarakat sedang menunggu janji Kapolri yang akan memotong kepala ikan busuk
 
"Serta juga ucapannya, yakni bagi siapa saja yang melanggar hukum dan tidak ikut gerbong perubahan, akan dikeluarkan. Semua ini kalau dilakukan oleh Kapolri, maka kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat," ucapnya.
 
Sugeng meminta semua pihak seperti mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo; mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam, Hendra Kurniawan; Aiptu (purn) Ismail Bolong untuk diperiksa. Hal itu berguna untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.
 
"Termasuk membuka kembali dokumen-dokumen pemeriksaan Propam era Ferdi Sambo yang menjadi dasar laporan Ferdi Sambo pada Kapolri, sehingga terdapat kepastian hukum tidak sekedar menjadi pergunjingan yang efeknya menjatuhkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri," ujar dia.
 

Baca juga: Kapolri Dinilai Kerap Lindungi Jenderal Polisi Bermasalah


 
Kasus ini mencuat usai tudingan miring dialamatkan orang yang mengaku bernama Ismail Bolong terhadap Agus Andrianto. Purnawirawan berpangkat ajun inspektur polisi satu (aiptu) itu membuat video testimoni yang menyebut Agus menerima setoran uang Rp6 miliar dari seorang pengusaha untuk mengamankan tambang ilegal.
 
Belakangan, tudingan itu dia bantah sendiri. Dalam bantahannya, Ismail mengatakan apa yang dia tuduhkan dalam video testimoninya tak benar. Dia pun mengaku tak mengenal Agus.
 
Ismail justru mengatakan bahwa ia melontarkan tuduhan ke Agus atas tekanan dari eks Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra kini menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran etik penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
 
Namun, sudah ada laporan hasil penyelidikan (LHP) diserahkan ke Kapolri. LHP itu bernomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022. Dokumen LHP itu diserahkan langsung oleh Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif