Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Takut Covid-19, Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor

Nasional Virus Korona Komnas Perempuan kekerasan seksual
Cindy • 17 November 2020 02:01
Jakarta: Komisi Nasional (Komnas) Perempuan membeberkan sejumlah tantangan kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi virus korona (covid-19). Salah satunya, korban enggan melapor karena takut tertular virus.
 
"Pendampingan yang dilakukan terhadap korban selama 24 jam berisiko meningkatkan penularan virus korona," kata Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, dalam diskusi secara daring, Senin, 16 November 2020.
 
Menurut dia, kejaksaan dan kepolisian kesulitan membuktikan tindak pidana terhadap perempuan yang menghadapi kasus kekerasan seksual. Pelaporan tindak kekerasan selama pandemi covid-19 cenderung terlambat sehingga bukti kekerasan hilang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, korban kesulitan mengakses rumah aman akibat akses layanan terbatas dan adanya persyaratan tes kesehatan. Lembaga layanan women crisis center (WSS) juga membatasi pendampingan korban secara langsung akibat physical distancing dan work from home (WFH).
 
"Sedangkan tantangan Kementerian Kesehatan yaitu belum adanya kepastian terkait pembiayaan pelayanan kesehatan dan pembuatan visum et repertum," ungkap Maria.
 
Komnas Perempuan meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong sinergi dan koordinasi lintas sektor lembaga. Pendataan kasus kekerasan dan memahami pola kekerasan harus menjadi fokus.
 
Baca: 4 Hal yang Perlu Kamu Ketahui tentang Kekerasan Seksual di Indonesia
 
Komnas Perempuan juga mendorong pemerintah bersama DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Aturan ini diperlukan dalam melindungi upaya pemulihan hak-hak korban dan memasukkan jenis kekerasan yang belum ada payung hukumnya di tingkat nasional.
 
"Pemerintah dan DPR juga harus mendukung peningkatan sosialisasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, terutama di dalam keluarga dan perkawinan," ucap dia.
 
Selain itu, pemerintah dan DPR diminta intensif menggunakan media daring dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Maria ingin seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
 
Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dua kali lipat selama pandemi covid-19. Tercatat 213 kasus dilaporkan sejak Januari-Mei 2020.
 
Sementara, data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mencapai 6.250 kasus. Angka tersebut akumulasi sejak Januari-Juni 2020.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif