Fredrich Yunadi Dihukum 7 Tahun Penjara
Terdakwa Fredrich Yunadi - ANT/Dhemas Reviyanto.
Jakarta: Terdakwa Fredrich Yunadi divonis bersalah telah merintangi penyidikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) dengan tersangka Setya Novanto. Ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh majelis hakim.

Fredrich juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider lima bulan kurungan. Majelis hakim menolak seluruh pembelaan Fredrich dan tim kuasa hukumnya. 

"Menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakulan tindak pidana korupsi dengan sengaja merintangi penyidikan seorang tersangka," kata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saat membacakan putusan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.


Dalam mengambil keputusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah perbuatan Fredrich. Perbuatan yang memberatkan, mantan pengacara Setya Novanto itu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak berterus terang. 

Selain itu, Fredrich juga dinilai tidak menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan selama persidangan. Ia juga dinilai mencari-cari kesalahan pihak lain.

(Baca juga: Fredrich Yunadi Berang karena Bakpao)

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga," beber hakim.

Vonis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Fredrich dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

Fredrich sebelumnya didakwa merintangi proses penyidikan kasus korupsi KTP-el dengan tersangka Setya Novanto. Mantan pengacara Novanto itu dinilai telah menghalang-halangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut keterlibatan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam usahanya, Fredrich merekayasa agar Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ia juga diduga bekerja sama dengan Dokter Bimanesh Sutarjo merekayasa rekam medis milik Novanto. 

Fredrich terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Fredrich Tuding Bimanesh Sutarjo Sudah 'Dibeli' KPK)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id