Ayah-Anak Tersangka Suap Kendari Kembali Diperiksa

Juven Martua Sitompul 27 April 2018 12:57 WIB
OTT Wali Kota Kendari
Ayah-Anak Tersangka Suap Kendari Kembali Diperiksa
Ilustrasi KPK - MI
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dan anaknya Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Keduanya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018.

"Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.

Selain ayah dan anak, penyidik juga memanggil dua tersangka lain yakni Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Keduanya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.


KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018. Dua tersangka di antaranya yakni Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan sang ayah Asrun, yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara. 

(Baca juga: KPK Temukan Rp2,7 Miliar Uang Suap Walkot Kendari)

Kemudian, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Dalam kasus ini, Adriatma diduga kuat telah menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp2,8 miliar.

Uang diberikan Hasmun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir Rp1,3 miliar. Diduga uang suap itu akan digunakan Adriatma untuk membiayai kampanye sang ayah Asrun sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada Serentak 2018.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id