BNPT Klaim Indeks Potensi Radikalisme di 2022 Menurun

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeklaim indeks potensi radikalisme di Indonesia menurun selama 2022. Penurunannya mencapai 2,2 persen daripada indeks potensi radikalisme di 2020. "Terdapat penurunan indeks potensi radikalisme tahun 2022 sebanyak 2,2 persen, dari 12,2 persen di tahun 2020 menjadi 10 persen (pada 2022)," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Desember 2022. Perolehan indeks potensi radikalisme dilakukan BNPT bersama sejumlah lembaga, di antaranya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Puslitbang Kemenag, Kajian Terorisme UI, BRIN, The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Nasaruddin Umar Office, The Nusa Institute, Daulat Bangsa, dan Alvara Research Institute. Indeks potensi radikalisme, kata Boy, terdiri dari dimensi target dan dimensi supply pelaku. Dia mengatakan indeks potensi radikalisme sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Hasil penilaian telah berhasil melampaui target yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Indeks dimensi target di tahun 2022 berada di angka 51,54. Angka ini lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN sebesar 54,26," jelas dia. Sedangkan, indeks dimensi supply pelaku, jelas Boy, berada di angka 29,48. Angka itu disebut lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN sebesar 38,00. "Dalam hal ini, semakin kecil angka indeks maka risiko terorisme menjadi semakin rendah. Indeks tersebut menunjukkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi paham maupun aksi terorisme," kata Roy. Deradikalisasi dan Program Penanggulangan Terorisme Boy menjelaskan sepanjang 2022, BNPT melakukan upaya deradikalisasi terhadap 475 narapidana yang tersebar di 62 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan 1 Lapas Khusus Teroris Kelas IIB, Sentul, Bogor. "Sedangkan di luar Lapas, BNPT RI telah melaksanakan deradikalisasi terhadap 1.192 orang/kelompok orang dan eks napiter (narapidana terorisme)," papar Boy.   BNPT juga telah melakukan program penanggulangan terorisme dengan meresmikan 51 Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan 13 Warung NKRI). Dalam program tersebut, BNPT menggandeng 46 kementerian/lembaga dan Dewan Pers yang tergabung dalam tim Sinergisitas. "Mengembangkan terobosan baru untuk mempercepat proses reintegrasi sosial serta meningkatkan produktivitas mitra deradikalisasi melalui pendekatan terpadu dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi," kata Boy. Selain KTN dan Warung NKRI, tim Sinergisitas telah melaksanakan 679 rencana aksi pembangunan fisik dan non-fisik di 5 provinsi lokasi fokus, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah, menjangkau hingga 26 Kabupaten/Kota. "Kegiatan tersebut telah berhasil membangun kepercayaan dan hubungan baik di dengan berbagai stakeholders, serta memunculkan komitmen bersinergi untuk bersama mencegah paham dan tindakan radikalisme di wilayah sasaran," beber Boy. Akun Bermuatan Radikal Boy menyebutkan pihaknya telah menemukan lebih dari 600 akun media sosial yang bermuatan unsur radikal. "BNPT RI menemukan lebih dari 600 situs atau akun di berbagai platform media sosial yang bermuatan unsur radikal, menyebarkan lebih dari 900 konten propaganda," ujar Boy. Guna mengantisipasi ancaman terorisme tersebut, BNPT melakukan patroli siber guna menangguhkan akun yang memuat kontes radikal tersebut. "Terhadap ancaman terorisme dalam ruang siber tersebut, BNPT RI bersama K/L terkait telah melakukan serangkaian upaya pencegahan melalui patroli siber, take down dan penegakan hukum," ujar dia. Berikut rincian akun media sosial yang memuat konten radikal menurut catatan BNPT: Facebook terdapat 167 akun WhatsApp 156 kontak atau grup Telegram 119 chanel atau grup Twitter 85 akun atau grup Instagram 50 akun YouTube 24 akun Website 14 link Lainnya 1 akun atau grup. (Khoerun Nadif Rahmat)