MA Pertanyakan Pengawasan Ketua PN Jaksel

M Sholahadhin Azhar 29 November 2018 12:42 WIB
OTT KPK
MA Pertanyakan Pengawasan Ketua PN Jaksel
Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mempertanyakan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada anak buahnya. Ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sana. 

"Atasan langsungnya tidak boleh tinggal diam dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak buahnya," kata Abdullah saat dikonfirmasi, Kamis, 29 November 2018.

Dia mengatakan pihaknya bakal menelusuri mekanisme kedisiplinan di PN Jaskel. Sebab perbuatan hakim yang menerima suap tak terlepas dari tanggung jawab atasan.


Apalagi ada sejumlah Peraturan MA (Perma) yang bisa digunakan Ketua PN untuk mengawasi anak buahnya. "Ditambah maklumat, lalu setiap Senin briefing dan sebulan sekali ada pengarahan, pembinaan," sebut Abdullah.

Ia menyayangkan mekanisme pengawasan tak menghentikan perilaku koruptif. Namun, Abdullah menyebut ketua PN juga tidak bisa langsung ditindak. 

Perlu penelusuran lebih dalam. Sebab, bisa jadi bawahan sudah diingatkan tapi oknum tetap melakukan korupsi.

Saat ini ketua PN Jaksel dijabat oleh Arifin. Ia diangkat pada 5 September lalu menggantikan Dwi Sugiarto. 

(Baca juga: Hakim PN Jaksel Jadi Tersangka Suap)

MA, lanjut dia, juga tidak akan membuat aturan baru. Sebab perilaku koruptif sebagian besar dipengaruhi mental pribadi pelaku. 

"Itu kan perilaku, setiap orang yang serakah seperti itu. Kalau sudah sepeti ini ya sudah ukurannya untuk apa, kita tidak bisa bicara apalagi tentang tujuan mereka," tandas Abdullah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo (IW) dan Irwan (I) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara perdata di PN Jaksel.

Selain kedua hakim itu, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain. Mereka yakni panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan, seorang advokat Arif Fitrawan, dan satu pihak swasta Martin P Silitonga.

"Diduga, pemberian suap kepada hakim agar memengaruhi putusan terhadap perkara perdata di PN Jaksel," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

Alexander mengatakan, total uang suap yang diamankan dari lokasi OTT sebanyak SGD47 ribu. Uang itu diberikan Arif kepada hakim melalui Muhammad Ramadhan.

(Baca juga: Suap Hakim PN Jaksel Pakai Kode 'Ngopi')
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id