Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Capim KPK Diharamkan Berpaham Radikal

Nasional seleksi pimpinan kpk
Damar Iradat • 02 Juli 2019 16:08
Jakarta: Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan sepakat agar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) tidak boleh terpapar paham radikal. Capim KPK juga diharamkan terafiliasi dengan sindikat narkoba.
 
Pernyataan ini disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) saat menemui Panitia Seleksi (Pansel Capim KPK). Mereka diterima Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih cs.
 
"Muhammadiyah ada catatan, bahwa bekerja secara radikal ya didorong. Radikal dalam artian progresif. Namun, kalau paham radikal yang dilarang oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), mereka setuju (tidak boleh)," kata Yenti Garnasih di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 2 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, Pansel akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri sumber dana rekening para capim. Artinya, sumber dana para capim tidak boleh berasal dari hasil pencucian uang.
 
"Banyak hal yang nanti kami akan jadikan salah satu bahan tes kesehatan dan juga tes psikologis dari bahan-bahan bahayanya radikalisme dan bahaya terlibat sindikat narkotika," terang Yenti.
 
Sementara itu, anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 133 orang yang mendaftar sebagai capim KPK. Namun, Hendardi belum bisa merinci dari profesi mana saja para pendaftar.
 
Baca: Antasari Usul Pembentukan Dewan Pengawas KPK
 
"Jadi kita melihat satu perkembangan yang meningkat dari hari pertama," kata Hendardi.
 
Pendiri Setara Institute itu menambahkan jumlah pendaftar semakin banyak jelang penutupan pendaftaran pada Kamis, 4 Juli 2019. Kendati begitu, Hendardi tak bisa memastikan apakah waktu pendaftaran akan diperpanjang.
 
"Banyak faktor yang kami hitung untuk lihat apakah diperpanjang atau tidak," tegas dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif