Terdakwa kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Budi Suharto menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Terdakwa kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Budi Suharto menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Penyuap Pejabat Kementerian PUPR Dijebloskan ke Bui

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Juven Martua Sitompul • 31 Mei 2019 08:59
Jakarta: Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi empat terpidana kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementerian PUPR. Keempatnya dijebloskan ke bui setelah vonisnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
 
Empat terpidana yang bakal menjalani masa hukuman di balik jeruji yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sindarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
Budi, Lily dan Irene diketahui masih memiliki hubungan kekeluargaan. Budi dan Lily merupakan pasangan suami istri, dan Irene anaknya. Diketahui pemilik PT WKE dan PT TSP orang yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jaksa Eksekusi pada KPK telah melakukan eksekusi terhadap empat orang terpidana dalam kasus suap terkair proyek sistem penyediaan air minum di sejumlah daerah," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
 
Baca juga:Penyuap Pejabat Kementerian PUPR Divonis Tiga Tahun Bui
 
Lily Sundarsih, Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo dieksekusi ke Lapas Klas II B Anak Wanita Tangerang. Sementara Budi Suharto dieksekusi ke Lapas Klas I Pria Tangerang.
 
Keempatnya bakal menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan, yakni 3 tahun pidana penjara. "Mereka akan menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Febri.
 
Febri memastikan pihaknya bakal mencermati setiap fakta yang muncul di persidangan untuk menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi, korupsi proyek penyediaan air minum ini sangat merugikan kepentingan masyarakat secara luas.
 
"KPK akan terus mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan terutama jika terdapat petunjuk awal adanya pelaku lain yang terlibat," tegasnya.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif