Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Istana Proses Pemecatan Wahyu

Nasional OTT KPK
Damar Iradat • 17 Januari 2020 09:26
Jakarta: Istana Kepresidenan menyiapkan surat keputusan (SK) pemberhentian Wahyu Setiawan. SK menindaklanjuti putusan sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Wahyu sebagaikomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
"Pemberhentian tetap anggota KPU saudara WS (Wahyu Setiawan) sesuai perundang-undangan, sedang diproses," kata juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, saat dikonfirmasi, Jumat, 17 Januari 2020.
 
Salinan putusan sidang DKPP terhadap Wahyu sudah diterima Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Fadjroel belum mau bicara banyak perihal pengganti Wahyu di KPU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tahap sekarang memproses pemberhentian WS dulu," jelas dia.
 
DKPP memberhentikan Wahyu sebagai komisioner KPU karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dia tersangkut dugaan suap.
 
"Mengabulkan pengaduan para pengadu (Badan Pengawas Pemilu) seluruhnya," kata pelaksana tugas Ketua DKPP Muhammad di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Dalam pertimbangan DKPP, Wahyu sebagai anggota KPU menunjukkan keberpihakan dan sikap partisan. Hal itu melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf b prinsip mandiri jo Pasal 8 huruf a, b, dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
 
"Berdasarkan hal tersebut dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP," ucap anggota DKPP Ida Budhiati.
 
Pemberhentian Wahyu tak lepas dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap untuk mengupayakan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Riezky Aprilia dengan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan dolar Singapura pada OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu diduga menerima suap Rp200 juta.
 
Lembaga Antirasuah menetapkan empat tersangka. Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Saeful menjadi tersangka penyuap. Hinggi kini Harun masih buron, sedangkan tiga tersangka lain sudah ditahan.
 
Wahyu dan Tio dikenakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Harun dan Saeful dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif