Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Pansel Cari Kandidat yang Mampu Benahi Internal KPK

Nasional pansel kpk
M Sholahadhin Azhar • 25 Juni 2019 15:44
Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) mencari kandidat yang dapat menyelesaikan masalah internal. Ketua pansel capim KPK Yenti Ganarsih menilai pimpinan KPK tak bisa menghiraukan internal organisasi lembaga antirasuah itu.
 
"Jadi, kita akan mencari komisioner yang bukan hanya mampu memberantas korupsi, tapi juga mampu membenahi organisasi secara internal," kata Yenti kepada Medcom.id di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Yenti menyebut kisruh internal KPK sudah menjadi rahasia umum. Hal ini bakal menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan KPK periode berikutnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yenti juga pernah mengeluhkan kisruh internal ini. Karena, gejolak di internal organisasi itu menambah beban pansel menyeleksi kandidat pimpinan.
 
"Itu kan sangat kita sesali karena mereka harusnya fokus menghadapi korupsi, memberantas koruptornya," kata dia.
 
Baca: Di Balik Pintu Terbuka Pansel kepada Polisi dan Jaksa
 
Ia sempat menduga masalah internal itu merupakan kemunduran dari organisasi ad hoc yang dibentuk pada 2002 itu. Akhirnya, Yenti mengesampingkan dugaan tersebut.
 
Pihaknya fokus mencari calon pimpinan yang kompeten menyelesaikan berbagai masalah KPK. "Karena kalau ada gejolak di bawah, ya, yang bertanggung jawab pemimpinnya, komisionernya," ujar dia.
 
Yenti menjabarkan alasan mendukung pencalonan anggota polisi atau jaksa memimpin KPK. Pertama, mengedepankan fungsi pencegahan dari lembaga antirasuah.
 
Sebab, langkah itu membutuhkan sinergi dari penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Sehingga, unsur kedua instansi itu diharapkan memimpin sinergi KPK.
 
Alasan kedua, didasari Undang-Undang Tahun 2002 tentang KPK. Aturan itu menyebut komisioner lembaga superbody itu berasal dari pemerintah dan masyarakat.
 
"Menurut saya kalau mau memenuhi syarat, yang paling tepat ya harus ada dari jaksa dan polisi. Kenapa? Karena berkaitan dengan tugas fungsi," pungkas Yenti.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif