Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Di Balik Pintu Terbuka Pansel kepada Polisi dan Jaksa

Nasional seleksi pimpinan kpk
M Sholahadhin Azhar • 25 Juni 2019 15:13
Jakarta: Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih, tak menampik tingkat kepercayaan rendah masyarakat pada polisi dan jaksa. Namun, pintu Pansel tetap terbuka bagi nama yang disetor Polri dan Kejaksaan Agung.
 
"Itu kan kita sudah berusaha bagaimana memperbaiki citra polisi dan jaksa sebagai penegak hukum," kata Yenti saat ditemui Medcom.id di Universitas Trisaksi, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Menurut dia, pilihan Pansel yang condong ke polisi dan jaksa memang sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK memang dibentik menguatkan kinerja polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pansel Capim KPK, jelas dia, juga telah mengevaluasi kinerja polisi dan jaksa sebelum mengambil keputusan ini. Yenti mengutip survei Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga lain terkait kinerja keduanya.
 
"Ada kemajuan dari kinerja polisi dan jaksa dari sudut pandang lain," dalih dia.
 
Dari hasil pengamatan itu, Yenti lalu mendiskusikan kinerja polisi dan jaksa dengan delapan anggota pansel lain. Fokus utama mereka adalah mendiskusikan urgensi pelibatan kedua elemen penegak hukum di KPK.
 
Yenti mengedepankan urusan teknis Lembaga Antirasuah di peradilan. Pimpinan, kata dia, harus cakap dengan urusan penegakan hukum di meja hijau.
 
"Artinya kalau kita menegakkan hukum tidak sesuai dengan aturan hukum acara itu kan bisa bahaya. Saya masih berharap adalah polisi dan jaksa yang sesuai," kata dia.
 
Dosen hukum pidana Universitas Trisakti ini pun mengkritisi bagaimana konfigurasi kepemimpinan KPK saat ini, di mana tak ada satu pun jaksa sebagai komisioner. Pasalnya, muncul anggapan dakwaaan KPK lemah.
 
Baca: Bamsoet Dorong Penegak Hukum Ikut Seleksi Pimpinan KPK
 
Doktor bidang pencucian uang itumempertanyakan apakah kondisi ini disebabkan tak ada unsur kejaksaan di KPK. Hal ini juga menjadi bagian evaluasi pihaknya.
 
Dia meminta semua pihak tak menyimpulkan Pansel mengharuskan adanya unsur jaksa dan polisi di KPK. Namun, publik juga tak bisa memaksakan tak boleh ada unsur kedua penegak hukum di sana.
 
"Itu kita melanggar hukum nantinya. Kita sebaiknya berdemokrasi yang benar yang sesuai aturan yang ada, dan sesuai objektifitas dari hasil seleksi tersebut," pungkas dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif