Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

KPK Periksa Petinggi Nugas Trans Energi

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 03 Mei 2019 13:16
Jakarta: Direktur PT Nugas Trans Energy, Indra Purmandani, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama PLN Sofyan Basir)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.
 
Delapan orang dari sejumlah unsur juga masuk dalam daftar saksi yang diperiksa untuk Sofyan. Mereka adalah Staf Anggota DPR, Poppy Laras Sita; karyawan swasta bernama Audrey Ratna Justianty alias Tine; Guru di MTS Ma'arif Botoputih, Nur Faizah Ernawati; dua orang supir yaitu Budi Saputera dan Edy Rizal Luthan; Staff Admin LPM RI, Tiara Adinda; Direktur HCM, Muhammad Ali; serta Ika Angelica.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirim surat kepada PLN pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Baca juga:KPK Dalami Peran Bos Pertamina di Suap PLTU Riau-I
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Baca juga:Kuasa Hukum Jamin Sofyan Basir Kooperatif
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif