Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Korupsi PT Waskita Karya Ditelisik lewat Dua Saksi

Ilham Pratama Putra • 05 Maret 2019 02:32
Jakarta: Kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu yang tengah ditelaah penyidik adalah kucuran dana korupsi proyek-proyek fiktif tersebut.
 
Untuk mengungkap lebih jelas aliran dana itu, penyidik hari ini memeriksa dua saksi yakni Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU, Pitoyo Subandrio; dan Kepala Seksi Administrasi Kontrak Tol Benoa IV PT Waskita Karya, Hendra Adityawan. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman.
 
"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai pendirian perusahaan subkontraktif dan dugaan aliran dana terkait kasus pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada proses pengusutan kasus ini, tim penyidik telah menggeledah tiga lokasi. Lokasi pertama rumah Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga Desi Arryani di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Desi diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Waskita Karya.
 
(Baca: KPK Pelajari Dokumen dari Kediaman Dirut Jasa Marga)
 
Dua lokasi lain yang digeledah adalah kediaman dua pensiunan PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kawasan Makasar, Jakarta Timur. Sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan 14 proyek fiktif PT Waskita Karya disita penyidik dari tiga lokasi tersebut.
 
Dalam kasus ini, Fathor dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatra Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.
 
Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, tetapi tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang telah teridentifikasi. Diduga, empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.
 
Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya membayar perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu mengembalikan uang tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, Fathor dan Ariandi.
 
Atas tindak pidana ini, keuangan negara menderita kerugian hingga Rp186 miliar. Perhitungan tersebut adalah jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif