Gubernur Papua Lukas Enembe/Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Gubernur Papua Lukas Enembe/Medcom.id/Ahmad Mustaqim

KPK Buka Peluang Jerat Lukas Enembe dengan Pasal Pencucian Uang

Candra Yuri Nuralam • 05 Desember 2022 07:47
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini tengah mengusut aset yang dimiliki Gubernur Papua Lukas Enembe. Lembaga Antikorupsi rupanya sedang menakar penggunaaan pasal pencucian uang terhadap Lukas.
 
"Kami pastikan tiap proses penyidikan perkara yang dilakukan KPK kami telusuri informasi dan datanya terkait dengan perkara dimaksud, termasuk terkait informasi aset ataupun barang-barang yang bernilai ekonomis yang diduga berasal dari tipikor," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 5 Desember 2022.
 
Ali mengatakan pihaknya berambisi mengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi. Salah satu caranya dengan menerapkan pasal pencucian uang untuk mengambil barang yang sudah dibeli dengan uang hasil korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Satu di antara instrumen yang bisa digunakan adalah TPPU karena tentu kita bisa telusuri lebih jauh aliran uang tersebut apakah kemudian dapat ditemukan fakta hukum telah berubah (uang) ke aset yang bernilai ekonomis," ucap Ali.
 
Sebelumnya, KPK mendalami pengeluaran uang untuk kepentingan pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe. Lembaga Antikorupsi meyakini sebagian barang yang dibeli Lukas berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya.
 
Informasi ini didalami dengan memeriksa Bendahara PT Tabi Bangun Papua Meike dan pegawai PT Tabi Bangun Papua Wilicius.

Baca: KPK Minta Pandangan IDI untuk Beri Izin Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri


KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber APBD Provinsi Papua. Dia sudah dua kali dipanggil oleh KPK.
 
Pertama sebagai saksi untuk hadir pada 12 September 2022. Ia tidak hadir pada pemanggilan di Markas Brimob Jayapura tersebut dengan alasan sakit.
 
Pemanggilan kedua, Lukas dipanggil sebagai tersangka pada Senin, 26 September 2022. Namun, Lukas kembali mangkir dengan alasan sakit.
 
Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kasus Lukas Enembe tidak dipolitisasi. 'Tidak ada politisasi, opini, kriminalisasi. Ini murni berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi peristiwa pidana,' kata Firli dalam keterangannya, Kamis, 3 November 2022. 
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif