KPK: Gorontalo Tak Pernah Ada OTT, Tapi Banyak Pengaduan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengacungi jempol kepada daerah Gorontalo karena belum pernah ada operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pihaknya. Namun, laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di sana banyak. "Meski wilayah ini tidak pernah tersentuh OTT, namun cukup banyak pengaduan korupsi ke KPK dari Gorontalo," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertullis, Rabu, 5 Oktober 2022. Nawawi mengatakan pihaknya mendapatkan 86 aduan dugaan korupsi di Gorontalo sepanjang 2017 sampai 2022. Sebanyak 21 laporan berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. "Kemudian diikuti Pemkab Bone Bolango 20, Pemkab Gorontalo Utara 13, Pemkab Gorontalo 12, Pemkot Gorontalo 11, Pemkab Boalemo 6, dan Pemkab Pohuwato 3," ujar Nawawi.   Penegak hukum di sana diminta untuk menguatkan supervisi. Penguatan supervisi diyakini bisa memaksimalkan penanganan korupsi. Sehingga, tindakan koruptif di Gorontalo bisa hilang. "Harapannya dengan supervisi KPK, ke depannya penanganan perkara korupsi bisa berjalan efektif di Gorontalo," ujar Nawawi. Nawawi mengingatkan kepada semua penegak hukum di Gorontalo untuk tidak berlarut dalam menangani kasus. Instansinya bisa menarik kasus itu jika pengusutan berlarut, acuannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "KPK dapat melakukan pengambilalihan perkara, setelah melalui sejumlah pertimbangan dan gelar perkara. Pertimbangannya seperti perkara yang berlarut-larut, tidak ada progress, mendapat perhatian masyarakat, ada intervensi, dan kerugian negara yang besar," ucap Nawawi.