Eks Ketua MA Dukung Penyadapan Seizin Pengadilan

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mendukung penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyadapan perlu dengan cara yang benar.   "Penyadapan boleh dilakukan tapi harus ada prosedur misalnya izin ke peradilan," kata Bagir di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2019. Bagir menyebut penyadapan hal sensitif. Hal itu menyangkut privasi seseorang.  Dia memahami sebelum Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan, penyadapan tidak memerlukan izin pengadilan. Namun, kata dia, hal itu tergantung dari status korupsi di Indonesia. "Kalau (korupsi) sebagai situasi darurat, bisa saja ada pengecualian," tutur dia.  Dia meminta pihak-pihak yang keberatan penyadapan melalui izin pengadilan bisa membuktikan korupsi keadaan darurat. Sehingga, ada cara-cara khusus yang dilakukan.  Revisi UU KPK mengatur proses penyadapan. Izin penyadapan tak lagi hanya dari pimpinan, tapi Dewan Pengawas. Penyadapan juga perlu izin dari pengadilan.