Sidang terdakwa Tubagus Chaeri Wardana. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang terdakwa Tubagus Chaeri Wardana. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hakim Tolak Eksepsi Tubagus Chaeri Wardana

Nasional tubagus chaeri wardana
Fachri Audhia Hafiez • 05 Desember 2019 12:28
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Wawan bakal dilanjutkan dengan agenda pembuktian.
 
"Menyatakan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2019.
 
Dalam salah satu eksepsinya, suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany itu mempermasalahkan surat dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat dakwaan nomor 97/TUT.01.04/24/2019 tidak menguraikan secara jelas fakta kejadiannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, menurut hakim, surat dakwaan JPU sudah memenuhi syarat formal dan materiel sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP.
 
"Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan 31 Oktober 2019 sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini," ujar Ni Made.
 
Hakim menjadwalkan sidang lanjutan perkara Wawan pada Kamis, 12 Desember 2019. JPU KPK diminta menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di muka persidangan.
 
Wawan didakwa mengatur pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Banten melalui APBD, dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2012. Negara dirugikan Rp79,7 miliar dari permainan kotor itu.
 
Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) itu juga terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD-P TA 2012. Kerugian negara akibat praktik rasuah itu senilai Rp14,5 miliar.
 
Total, praktik korupsi yang dilakukan Wawan itu merugikan negara Rp94,3 miliar.
 
Wawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Wawan juga didakwa melakukan TPPU senilai lebih dari Rp500 miliar. Dalam perkara TPPU, Wawan didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Kemudian ia turut didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif