Malang: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan Pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp1.000,7 triliun selama otonomi khusus (Otsus) Papua. Namun nyatanya, masyarakat Papua tetap dalam kategori miskin.
"Yang luar biasa di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama Otsus itu jumlahnya Rp1.000,7 triliun. Itu tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu," kata Mahfud di Malang, Jawa Timur, Jumat, 23 September 2022.
Mahfud mengatakan anggaran sebesar Rp1.000,7 triliun itu digelontorkan Pemerintah sejak 2001. Otsus Papua ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008.
"Sejak zaman Pak Lukas Enembe, itu lebih dari Rp500 triliun, tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya, dengan cara kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi," tegasnya.
Mahfud membenarkan apabila Papua saat ini telah memiliki sejumlah infrastruktur baru, salah satunya jalan tol. Namun, proyek tersebut diakuinya merupakan proyek dari Pemerintah Pusat.
"Sekarang di Papua itu ada infrastruktur, jalan tol dari sana ke sana, itu adalah proyek PUPR, Pemerintah Pusat. Saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini," ungkapnya.
Baca: Mahfud Tegaskan Penetapan Tersangka Lukas Enembe Murni Kasus Hukum
Jika ditelusuri, dengan adanya dana otsus tersebut, jumlah transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua terhitung cukup besar. Untuk Papua mendapat Rp14,7 juta per penduduk, sedangkan Papua Barat Rp10,2 juta per kepala penduduk.
"Kalimantan timur, yang sumbangannya besar cuma Rp4,9 juta per kepala penduduk, Aceh Rp6,9 juta, NTT Rp4,2 juta. Jadi Papua itu negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap gitu-gitu. Oleh sebab itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main ini penegakan hukum," tegasnya.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua, Lukas Enembe, harus segera diusut. Sebab, perkara ini melibatkan kepentingan masyarakat Papua.
"Kalau negara ini ingin baik, itu hukumnya harus ditegakkan, seperti itu," ucapnya.
Malang: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),
Mahfud MD, mengatakan Pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp1.000,7 triliun selama otonomi khusus (Otsus) Papua. Namun nyatanya, masyarakat
Papua tetap dalam kategori
miskin.
"Yang luar biasa di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama Otsus itu jumlahnya Rp1.000,7 triliun. Itu tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu," kata Mahfud di Malang, Jawa Timur, Jumat, 23 September 2022.
Mahfud mengatakan anggaran sebesar Rp1.000,7 triliun itu digelontorkan Pemerintah sejak 2001. Otsus Papua ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008.
"Sejak zaman Pak Lukas Enembe, itu lebih dari Rp500 triliun, tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya, dengan cara
kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi," tegasnya.
Mahfud membenarkan apabila Papua saat ini telah memiliki sejumlah infrastruktur baru, salah satunya jalan tol. Namun, proyek tersebut diakuinya merupakan proyek dari Pemerintah Pusat.
"Sekarang di Papua itu ada infrastruktur, jalan tol dari sana ke sana, itu adalah proyek PUPR, Pemerintah Pusat. Saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini," ungkapnya.
Baca:
Mahfud Tegaskan Penetapan Tersangka Lukas Enembe Murni Kasus Hukum
Jika ditelusuri, dengan adanya dana otsus tersebut, jumlah transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua terhitung cukup besar. Untuk Papua mendapat Rp14,7 juta per penduduk, sedangkan Papua Barat Rp10,2 juta per kepala penduduk.
"Kalimantan timur, yang sumbangannya besar cuma Rp4,9 juta per kepala penduduk, Aceh Rp6,9 juta, NTT Rp4,2 juta. Jadi Papua itu negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap gitu-gitu. Oleh sebab itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main ini penegakan hukum," tegasnya.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua,
Lukas Enembe, harus segera diusut. Sebab, perkara ini melibatkan kepentingan masyarakat Papua.
"Kalau negara ini ingin baik, itu hukumnya harus ditegakkan, seperti itu," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
