ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Jaksa Agung: Revisi UU Kejaksaan Tidak Ambil Kewenangan Institusi Lain

Nasional kejaksaan kejaksaan agung
Antara, Al Abrar • 28 Oktober 2020 11:01
Bogor: Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki fungsi kejaksaan. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dipastikan tidak akan menambah atau mengambil kewenangan institusi lain.
 
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, RUU Kejaksaan adalah inisiatif dan usulan Badan Legislasi DPR. Namun ada beberapa kalangan yang masih menyebutkan jika RUU ini adalah inisiatif dari Kejaksaan. Hal itu menurut dia sangat tidak tepat.
 
"Ini dapat dimaknai jika Lembaga Legislatif memandang perlu segera adanya perbaikan kualitas sistem hukum yang lebih baik di Indonesia yang lebih modern dan lebih dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat,” kata Burhanuddin saat menghadiri webinar ‘Membedah RUU Kejaksaan’ yang dilaksanakan oleh Universitas Pakuan di Hotel Salak Heritage Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Burhanuddin mmencatat setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan. Pertama, dinamika yang berkembang di masyarakat dan kebutuhan hukum di masyarakat. Kedua, adanya beberapa judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Kejaksaan. Ketiga, perkembangan hukum dalam hukum nasional, hukum internasional, dan doktrin terbaru.
 
Keempat, penerapan asas-asas hukum dan filosofis hukum. Kelima, konvensi yang berlaku dan diakui secara universal, dan terakhir, perkembangan teknologi dan informasi.
 
Oleh karena itu, Jaksa Agung menegaskan RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan tidak menambah wewenang maupun mengambil kewenangan instansi lain.
 
"RUU Perubahan ini hanya mengkompilasi ketentuan hukum dan asas-asas hukum yang sudah ada dan memberikan nomenklatur yang bukan hanya nasional namun ekskalasi internasional," tuturnya.
 
RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan ini, kata Jaska Agung akan lebih menciptakan check and balance dalam sistem peradilan pidana. Hasil pekerjaan Penyidik dan Penuntut Umum adalah satu kesatuan sebagai Premis Tesis yang akan di check and balance.
 
Selain itu RUU Kejaksaan juga sebagai momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran yang dilandasi kearifan dalam mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
 
"Adanya RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan merupakan sebuah momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan keadilan dan kebenaran, yang dilandasi kearifan silih asih, silih asah, serta silih asuh dalam mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” ujar Burhanuddin.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif