Bekasi: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah mencapai Rp81 miliar. Tunggakan tersebut dimulai sejak November 2020 hingga Juni 2021.
Rahmat mengungkapkan pihaknya akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memproses pembayaran piutang atau tunggakan BPJS Kesehatan dan Kemenkes tersebut.
"Sekarang saya mau ke BPKP minta bantuan, terakhir kita udah kirim surat waktu 2020, sudah selesai dibayar Rp8 miliar," kata Rahmat di Bekasi, Selasa, 22 Juni 2021.
Dia menyatakan, terhambatnya pembayaran tersebut berdampak pada pelayanan di RSUD Kota Bekasi. Apalagi, RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid adalah Badan Layanan Umum Daerah (BULD).
"Kalau sebulan lagi terus begini ya engga ada duit lah, dari mana nanti, kan orang mesti digaji. Apalagi kan RSUD kita tuh BLUD kan, jadi kan mesti antisipasi," beber dia.
Baca: Bima Arya Klaim Ganjil Genap Efektif Kurangi Mobilitas Warga
Bahkan, kata Rahmat, saat ini pelayanan di RSUD Kota Bekasi sudah mulai terganggu dengan adanya piutang tersebut. Apalagi, nominal piutang mencapai lebih dari setengah anggaran penanganan covid-19 Kota Bekasi.
"Nah itu mulai terganggu, lama-lama kan kering, kalau kering kan "batuk-batuk" nanti," ucap Rahmat.
Bekasi: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (
BPJS) Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah mencapai Rp81 miliar. Tunggakan tersebut dimulai sejak November 2020 hingga Juni 2021.
Rahmat mengungkapkan pihaknya akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memproses pembayaran piutang atau tunggakan BPJS Kesehatan dan Kemenkes tersebut.
"Sekarang saya mau ke BPKP minta bantuan, terakhir kita udah kirim surat waktu 2020, sudah selesai dibayar Rp8 miliar," kata Rahmat di Bekasi, Selasa, 22 Juni 2021.
Dia menyatakan, terhambatnya pembayaran tersebut berdampak pada pelayanan di RSUD Kota Bekasi. Apalagi, RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid adalah Badan Layanan Umum Daerah (BULD).
"Kalau sebulan lagi terus begini ya engga ada duit lah, dari mana nanti, kan orang mesti digaji. Apalagi kan RSUD kita tuh BLUD kan, jadi kan mesti antisipasi," beber dia.
Baca:
Bima Arya Klaim Ganjil Genap Efektif Kurangi Mobilitas Warga
Bahkan, kata Rahmat, saat ini pelayanan di RSUD Kota Bekasi sudah mulai terganggu dengan adanya piutang tersebut. Apalagi, nominal piutang mencapai lebih dari setengah anggaran penanganan covid-19 Kota Bekasi.
"Nah itu mulai terganggu, lama-lama kan kering, kalau kering kan "batuk-batuk" nanti," ucap Rahmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SYN)
