Yogyakarta: Bantuan sosial bagi warga miskin terdampak pandemi virus korona di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum kunjung disalurkan. Pemerintah setempat mengeklaim tengah melakukan finalisasi data calon penerima bantuan.
"Terkait pembagian jaringan sosial, kita hati-hati. Kita berusaha secermat mungkin dalam pembagian itu, khususnya dalam hal data," kata Wakil Koordinator Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah DIY, Biwara Yuswantana, Senin, 4 Mei 2020.
Gugus tugas, kata dia, sudah melakukan verifikasi data nomor induk kep la keluarga (NIK). Data itu kemudian akan dilakukan verifikasi memastikan jumlah penerima bantuan.
"Ada 500 lebih data diverifikasi, dihitung anggota keluarganya. 1,6 juta orang. Verifikasi dilakukan Diskominfo dan hari ini selesai," kata dia.
Ia mengatakan, tim gugus tugas akan memaparkan hasil verifikasi data itu bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa, 5 Mei 2020. Selain data, pihaknya juga menggodok skema pemberian bantuan.
Baca juga: Kegiatan Keagamaan di Kota Surabaya Belum Taat PSBB
"Intinya bantuan itu Rp600 ribu. Bantuan berupa sembako dan tunai. Yang sembako belum tertangani karena ada penambahan Rp200 ribu, jadi (jumlahnya) Rp600 ribu. Besok kita akan finalisasi datanya," jelasnya.
Biwara mengatakan, dana bantuan dari APBD DIY telah siap. Ia menegaskan masih perlu mencermati data untuk menimalisasi potensi konflik di lapangan.
"Jangan sampai di lapangan terjadi friksi dan kecemburuan. Kemudian ada tumpang tindih data dan sebagainya," ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah DIY masih belum menerima anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Menurut dia, bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), ataupun berupa sembako dari pemerintah pusat belum ada kejelasan.
Yogyakarta: Bantuan sosial bagi warga miskin terdampak pandemi virus korona di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum kunjung disalurkan. Pemerintah setempat mengeklaim tengah melakukan finalisasi data calon penerima bantuan.
"Terkait pembagian jaringan sosial, kita hati-hati. Kita berusaha secermat mungkin dalam pembagian itu, khususnya dalam hal data," kata Wakil Koordinator Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah DIY, Biwara Yuswantana, Senin, 4 Mei 2020.
Gugus tugas, kata dia, sudah melakukan verifikasi data nomor induk kep la keluarga (NIK). Data itu kemudian akan dilakukan verifikasi memastikan jumlah penerima bantuan.
"Ada 500 lebih data diverifikasi, dihitung anggota keluarganya. 1,6 juta orang. Verifikasi dilakukan Diskominfo dan hari ini selesai," kata dia.
Ia mengatakan, tim gugus tugas akan memaparkan hasil verifikasi data itu bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa, 5 Mei 2020. Selain data, pihaknya juga menggodok skema pemberian bantuan.
Baca juga:
Kegiatan Keagamaan di Kota Surabaya Belum Taat PSBB
"Intinya bantuan itu Rp600 ribu. Bantuan berupa sembako dan tunai. Yang sembako belum tertangani karena ada penambahan Rp200 ribu, jadi (jumlahnya) Rp600 ribu. Besok kita akan finalisasi datanya," jelasnya.
Biwara mengatakan, dana bantuan dari APBD DIY telah siap. Ia menegaskan masih perlu mencermati data untuk menimalisasi potensi konflik di lapangan.
"Jangan sampai di lapangan terjadi friksi dan kecemburuan. Kemudian ada tumpang tindih data dan sebagainya," ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah DIY masih belum menerima anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Menurut dia, bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), ataupun berupa sembako dari pemerintah pusat belum ada kejelasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
