Yogyakarta: Anggota Komisi VI DPR, Subardi akan mengawal agar pagu anggaran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bertambah. Ia menilai KPPU memiliki peran penting di tengah sektor usaha yang terus berkembang.
"Anggaran KPPU ini perlu ditingkatkan karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat," kata Subardi di salah satu hotel di Seturan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis, 26 Mei 2021.
Subardi menyebut, pagu anggaran KPPU dalam setahun sekitar Rp100 miliar. Subardi sempat anggaran itu tidak manusiawi, pasalnya lembaga itu turut berperan mengawasi banyak usaha.
"Mungkin bukan manusiawi, terlalu ekstrem. Terlalu kurang," ujar Ketua DPD NasDem DIY ini.
Pihaknya akan memperjuangkan agar KPPU memperoleh tambahan anggaran. Ia mengaku memahami repotnya mengawasi banyaknya sektor persaingan usaha. Subardi mengatakan sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha sebelum akhirnya menjadi legislator.
Baca: Hadapi Pemilu 2024, PKS Cari Titik Temu dengan NasDem
"NasDem akan ikut memperjuangkan. Tambahan alokasi APBN agar dimanfaatkan, memberi ruang cukup untuk iklim usaha, persaingan sehat, tak ada kartel, tak ada saling menjatuhkan," tuturnya.
Ia mengingatkan, pentingnya para pelaku usaha bermitra dengan KPPU, baik lewat kelompok usaha maupun asosiasi. Ia mencontohkan keberadaan berbagai kelompok usaha di DIY, seperti forum pengusaha kerajinan, mebel, hingga seni.
Subardi menilai, KPPU memiliki peranan penting secara nasional. Ia menilai, kartel di berbagai dunia usaha harus disingkirkan.
"(KPPU dibutuhkan) tak hanya di Jogja, tapi di Indonesia. Jogja UMKM sangat berkembang," jelasnya.
Ia mendukung rencana keberadaan kantor perwakilan KPPU di DIY. Menurut dia, keberadaan kantor itu sangat penting untuk membantu berjalannya dunia usaha dengan sehat.
"Kalau ada masalah, kantor (perwakilan KPPU) adanya di Surabaya. Di Jogja berkembang dan mulai ada perkembangan ketat sehingga butuh kehadiran KPPU," ungkapnya.
Yogyakarta: Anggota Komisi VI DPR,
Subardi akan mengawal agar pagu anggaran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bertambah. Ia menilai KPPU memiliki peran penting di tengah sektor usaha yang terus berkembang.
"Anggaran KPPU ini perlu ditingkatkan karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat," kata Subardi di salah satu hotel di Seturan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis, 26 Mei 2021.
Subardi menyebut, pagu anggaran KPPU dalam setahun sekitar Rp100 miliar. Subardi sempat anggaran itu tidak manusiawi, pasalnya lembaga itu turut berperan mengawasi banyak usaha.
"Mungkin bukan manusiawi, terlalu ekstrem. Terlalu kurang," ujar Ketua DPD NasDem DIY ini.
Pihaknya akan memperjuangkan agar KPPU memperoleh tambahan anggaran. Ia mengaku memahami repotnya mengawasi banyaknya sektor persaingan usaha. Subardi mengatakan sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha sebelum akhirnya menjadi legislator.
Baca: Hadapi Pemilu 2024, PKS Cari Titik Temu dengan NasDem
"NasDem akan ikut memperjuangkan. Tambahan alokasi APBN agar dimanfaatkan, memberi ruang cukup untuk iklim usaha, persaingan sehat, tak ada kartel, tak ada saling menjatuhkan," tuturnya.
Ia mengingatkan, pentingnya para pelaku usaha bermitra dengan KPPU, baik lewat kelompok usaha maupun asosiasi. Ia mencontohkan keberadaan berbagai kelompok usaha di DIY, seperti forum pengusaha kerajinan, mebel, hingga seni.
Subardi menilai, KPPU memiliki peranan penting secara nasional. Ia menilai, kartel di berbagai dunia usaha harus disingkirkan.
"(KPPU dibutuhkan) tak hanya di Jogja, tapi di Indonesia. Jogja UMKM sangat berkembang," jelasnya.
Ia mendukung rencana keberadaan kantor perwakilan KPPU di DIY. Menurut dia, keberadaan kantor itu sangat penting untuk membantu berjalannya dunia usaha dengan sehat.
"Kalau ada masalah, kantor (perwakilan KPPU) adanya di Surabaya. Di Jogja berkembang dan mulai ada perkembangan ketat sehingga butuh kehadiran KPPU," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
