Kaltara Punya Badan Pengelola Perbatasan Negara

Tanjung Selor: Kalimantan Utara kini memiliki Badan Pengelola Perbatasan Negara setelah dilikuidasinya Biro Pengelola Perbatasan Negara pada Kantor Gubernur setempat. Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, mengatakan likuidasi sebuah biro menjadi badan akan lebih memiliki peran besar dan strategis dalam mengelola dan membangun wilayah perbatasan. "Pengukuhan sejumlah pejabat itu, salah satunya karena dilikuidasinya Biro Pengelola Perbatasan Negara menjadi Badan Pengelola Perbatasan Negara," kata Irianto di Tanjung Selor, Kamis, 27 Agustus 2020. Baca: Jerinx SID Segera Disidang Dia menjelaskan Kaltara selama ini menghadapi masalah klasik (persoalan lama) yakni tertinggalnya pembangunan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah. Diharapkan dengan keberadaan badan itu segera teratasi berbagai persoalan di wilayah perbatasan, khususnya bagi pengembangan sektor ekonomi dan pembangunan. Sebelumnya Irianto mengukuhkan pejabat administrator dan pengawas, serta mengambil sumpah/janji dan melantik beberapa kepala SMA/SMK Negeri di lingkungan Pemprov Kaltara Tahun 2020. Ada 45 pejabat, termasuk 11 kepala sekolah yang dilakukan pengukuhan di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gadis Pemprov Kaltara. "Pengukuhan juga karena adanya kenaikan status sejumlah dinas," paparnya. Terkait hal itu, struktur jabatan pun berubah. Dengan perubahan itu maka pejabat struktural harus menyesuaikan dan dialihkan sesuai dengan struktur organisasi yang baru. "Saya berharap pejabat struktural maupun teknis di lingkup Pemprov Kaltara dapat memahami ketentuan yang mengatur soal ASN," ujarnya.