Depok: Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad mengaku tidak ambil pusing soal wacana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Dia mengatakan rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) itu masih dalam kajian.
"Ini masih dalam wacana, belum ada pemberitahuan maupun informasi secara resmi kepada kami (Pemerintah Kota Depok)," ucap Idris, di Depok, Minggu, 17 November 2019.
Orang nomor satu di Kota Depok ini mengaku sempat bertemu dengan Kepala BPTJ. Pertemuan dilakukan setelah rencana jalan berbayar dicetuskan.
"Saat bertemu dengan Kepala BPTJ, beliau tidak membahas atau pun menyjnggung masalah itu," ungkapnya.
Idris mengaku Pemerintah Kota Depok tengah berkonsentrasi dengan pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT). Pihaknya akan mendorong LRT terhubung dengan Moda Raya Terpadu (MRT) di Kota Depok.
"Justru kita konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," bebernya.
Idris menerangkan LRT akan melewati beberapa titik wilayah Kota berjuluk seribu belimbing ini. Salah satunya Cinere dan perbatasan Cibubur (Cimanggis).
"Jadi nanti untuk perbatasan Cibubur yang kedalamnya, akan kita usulkan MRT," tandasnya.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan jalan berbayar menuju Ibu Kota akan beroperasi di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Beberapa Jalan wilayah penyangga Ibu Kota menjadi target penerapan ERP yaitu Jalan Margonda Depok dan Jalan Kalimalang Bekasi.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan tengah menyusun peta jalan dan mengkaji aturan hukum yang berlaku. Karena sistem ERP akan dimasukkan ke kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/1bVywM1N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Depok: Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad mengaku tidak ambil pusing soal wacana penerapan
electronic road pricing (ERP) atau
jalan berbayar di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Dia mengatakan rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) itu masih dalam kajian.
"Ini masih dalam wacana, belum ada pemberitahuan maupun informasi secara resmi kepada kami (Pemerintah Kota Depok)," ucap Idris, di Depok, Minggu, 17 November 2019.
Orang nomor satu di Kota Depok ini mengaku sempat bertemu dengan Kepala BPTJ. Pertemuan dilakukan setelah rencana jalan berbayar dicetuskan.
"Saat bertemu dengan Kepala BPTJ, beliau tidak membahas atau pun menyjnggung masalah itu," ungkapnya.
Idris mengaku Pemerintah Kota Depok tengah berkonsentrasi dengan pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT). Pihaknya akan mendorong LRT terhubung dengan Moda Raya Terpadu (MRT) di Kota Depok.
"Justru kita konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," bebernya.
Idris menerangkan LRT akan melewati beberapa titik wilayah Kota berjuluk seribu belimbing ini. Salah satunya Cinere dan perbatasan Cibubur (Cimanggis).
"Jadi nanti untuk perbatasan Cibubur yang kedalamnya, akan kita usulkan MRT," tandasnya.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan jalan berbayar menuju Ibu Kota akan beroperasi di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Beberapa Jalan wilayah penyangga Ibu Kota menjadi target penerapan ERP yaitu Jalan Margonda Depok dan Jalan Kalimalang Bekasi.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan tengah menyusun peta jalan dan mengkaji aturan hukum yang berlaku. Karena sistem ERP akan dimasukkan ke kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
