Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan, PDIP: Hak Mereka

Yogyakarta: Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mengadukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan terkait ucapannya yang menyebut kelompok ibu-ibu gemar ikut pengajian jadi pelaku penelantaran anak dan tidak mampu mengatur rumah tangga dan keluarga.  Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) PDI Perjuangan tak masalah soal itu.  "Biar saja lapor. Biarkan itu hak mereka dalam persepsi yang dia pahami," kata Sekretaris DPD DIY PDI Perjuangan Totok Hedi Santosa, Kamis, 23 Februari 2023.  Ia mengatakan ungkapan Ketua Umum PDI Perjuangan itu tak memiliki unsur pelarangan ibu-ibu ikut pengajian atau melabeli kelompok perempuan. Menurutnya, ungkapan Megawati telah ditanggapi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid yang menilainya sebagai bentuk masukan agar ibu-ibu gemar pengajian dapat mengatur waktu secara proporsional.  "Kalau mencermati ungkapan Bu Mega secara utuh itu tidak mendeskreditkan (kelompok perempuan), tidak ada (maksud) melarang (ikut pengajian). Jawaban Wamenag sudah mencukupi melihat persoalan ini. Saya kira sudah selesai," kata dia.    Terkait aduan yang masuk ke Komnas Perempuan, Totok mengatakan belum bisa merespons lebih. Di sisi lain, Megawati juga sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Selain soal emak-emak gemar pengajian, juga ada soal 'menantu tukang bakso' dan ucapan 'ibu-ibu agar memasak dengan merebus dan tidak melulu menggoreng memakai minyak goreng'. Ia belum memiliki gambaran sikap partainya.  "Gak masalah kami dikritik. Dia (Megawati) bukan mendeskreditkan tukang bakso, tapi menceritakan. Tapi itu (kontroversi) situasinya di medsos (media sosial). Apakah harus capek mengurusi itu? Ya enggak lah," kata dka.  Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mengadukan Megawati Soekarno Putri ke Komnas Perempuan terkait ucapannya yang menyebut kelompok ibu-ibu gemar ikut pengajian jadi pelaku penelantaran anak dan tidak mampu mamanajemen rumah tangga dan keluarga. Hal ini mendasarkan posisi Megawati yang menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Aduan secara tertulis itu kirim lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta ke Kantor Komnas Perempuan.  "Kami menduga pernyataan Bu Megawati yang menyebut ibu-ibu yang gemar ikut pengajian itu menelantarkan anak dan tidak mampu mamanajemen rumah tangga dan keluarga sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender," kata salah satu anggota koalisi, Tri Wahyu saat di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu, 22 Februari 2023.  Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id