Foto tangkapan layar demo dua kelompok warga Warung Mangga, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang terkait pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO).
Foto tangkapan layar demo dua kelompok warga Warung Mangga, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang terkait pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Polemik Pembanguann JPO, Demo 2 Kelompok Warga di Pinang Tangerang Berujung Ricuh

Hendrik Simorangkir • 09 April 2023 14:43
Tangerang: Satu rumah yang diisi satu keluarga di wilayah RT 01 RW 01, Warung Mangga, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang menggelar aksi demonstrasi. Sekluarga itu meminta pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang persis berada di depan rumahnya dipindahkan.
 
JPO yang masih dalam proses pembangunan tersebut berada di Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang. Demo antar kedua kelompok warga itu berujung ricuh.
 
"Kita juga sebenarnya mendukung pembuatan JPO itu. Cuma kita minta kebijaksanaanya dari pihak-pihak terkait untuk menggeser sedikit titik pembangunannya," ujar salah satu keluarga yang mendiami rumah tersebut, Ahmad Fauzi, Sabtu, 8 April 2023.

Fauzi menuturkan, pembangunan JPO yang semula akan dibangun pada 2018 itu disepakati di depan pom bensin yang berada tidak jauh dari lokasi saat ini. Sementara, lanjutnya, pada 2021 pihak kontraktor melakukan penambahan pengukuran di depan Hotel Transit FM3.
 
"Jadi dari dua lokasi itu, seharusnya tidak di depan rumah saya, tapi di samping rumah saya. Kajian itu pun telah masuk di DPRD Kota Tangerang, dan telah diiyakan pembuatannya di dua lokasi tersebut. Tapi kenapa sekarang titiknya itu pindah di depan rumah saya," katanya.
 
Baca: Satpol PP Kota Tangerang Bentuk Saber Pungli Berantas Pemerasan Berkedok Minta THR

Menurut Fauzi, aksi demo yang digelarnya bersama keluarganya hari ini bertujuan kontraktor JPO tersebut dapat memberikan solusi. Bahkan, kata Fauzi, keluarganya pun mendapat intimidasi dari warga yang mendukung akan adanya pembangunan JPO tersebut.
 
"Sekali lagi, kita enggak pernah menolak (pembangunan JPO). Kita hanya minta solusi terbaik, dan jangan kita di adu domba seperti ini, kalau kita dibilang menerima uang dari pihak lain. Jadi demo kita hari ini diadu juga dengan warga seberang. Keluarga saya pun seperti bola liar, di sebar isu-isu jika sudah menerima uang. Padahal tidak sama sekali keluarga saya menerima uang sepeserpun," ungkapnya.
 
"Hanya isu saja kayaknya buat kompensasi. Sama sekali padahal keluarga kita tidak menerima uang kompensasi apapun dan tidak meminta dalam bentuk apapun, kalau memang ada, tolong tunjukkan buktinya," imbuhnya.
 
Fauzi menambahkan, pembangunan JPO itu pun merupakan perjuangan keluarganya sejak 2014, lantaran di wilayah ini sangat membutuhkan jembatan tersebut. Pasalnya, kata Fauzi, di wilayahnya bermukim saat ini merupakan jalur cepat untuk dilewati warga sekitar.
 
"Ini perjuangan bapak saya membuat JPO semasa dirinya masih hidup dan menjabat sebagai Ketua RW. Ya kita ingin adanya JPO, dan akhirnya di wujudkan sekarang. Tapi, sekali lagi bukan di sini lokasi pembangunannya, kenapa tiba-tiba ini tanpa sepengetahuan keluarga ada barang material pembangunan JPO," jelasnya.
 
Fauzi menambahkan, keluarganya pun telah menempuh berbagai mediasi untuk menuntaskan polemik ini. Seperti menggelar pertemuan ke pihak kelurahan hingga DPRD Kota Tangerang, untuk mempertanyakan pembangunan JPO tersebut.
 
"Kita juga kan punya hak menolak atau menerima usulan-usulan, apalagi sifatnya merugikan kita. Upaya itu yang kita suarakan kenapa tiba-tiba digeser ke titik sekarang. Pembangunan ini sudah jelas mematikan berbagai aktifitas keluarga saya dalam mencari rezeki," ungkapnya.
 
Fauzi menduga pembangunan JPO tersebut bukan milik pemerintah kota maupun provinsi, melainkan dimiliki oleh pihak swasta untuk kepentingan komersialnya.
 
"Kita menduga JPO ini ada maksud kepentingan dari komersil seperti pihak Billboard bermain. Kalau prinsipnya kan kita ingin semua senang, tapi tiba-tiba kenapa kami yang dirugikan," katanya.
 
Sementara, Lurah Panunggangan Yuli Supriadi mengatakan, JPO tersebut merupakan usulan masyarakat dari 2014. Bahkan, lanjutnya, terkait adanya polemik kejadian ini pihaknya pun sempat mengadakan mediasi dengan pihak keluarga yang ingin JPO tersebut dipindahkan posisi pembangunannya.
 
"Memang ada pertemuan dari keluarga dengan kita untuk mediasi, hingga menghasilkan beberapa isinya yang tertulis dalam notulen pertemuan itu," kata Yuli. 
 
Yuli menuturkan, dalam isi notulen itu pihak keluarga meminta untuk memberhentikan sementara pembangunan JPO tersebut. Bahkan, lanjutnya, pihaknya pun telah melayangkan isi notulen hasil pertemuan dengan pihak keluarga yang terdampak ke pihak Pemerintah Provinsi Banten.
 
"Pihak keluarga yang meminta untuk memberhentikan sementara pembangunan JPO tersebut, bukan dari kita," jelasnya.
 
Menurut Yuli, pihak keluarga yang tersebut tidak menolak akan adanya pembangunan JPO tersebut. Melainkan, lanjutnya, pihak keluarga tersebut hanya meminta menggeser lokasi pembangunan.
 
"Mereka tidak menolak, hanya meminta agar titik pembangunan JPO itu digeser. Agar keluarga tersebut dapat leluasa mengakses jalan dan mengadakan berbagai aktivitas di lahan yang jadi masalah itu," jelasnya.
 
Rencananya  ke depan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho akan mengadakan rapat untuk mencari win-win solutions terkait masalah tersebut. Bahkan, nantinya pertemuan tersebut akan melibatkan Dinas PUPR Provinsi Banten, Satpol PP Kota Tangerang, DPRD Kota Tangerang, kontraktor pembangunan JPO, hingga pihak keluarga yang menginginkan JPO tersebut digeser. 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan