Jateng: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kementerian Perhubungan menyosialisasikan larangan kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension, over loading (ODOL). Kebijakan itu harus diketahui masyarakat sebelum melakukan penindakan.
"Kebijakan ini perlu disosialisasikan sehingga semua bisa sepakat. Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan sehingga masyarakat bisa paham kapan penegakan itu akan dilakukan agar nanti tidak bikin geger," kata Ganjar di Semarang, Rabu, 23 Februari 2022.
Menurut Ganjar, sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk. Sebab, target utama kebijakan ini adalah para pengusaha truk.
"Sebab pemilik truk yang biasa memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan," ucapnya.
Kesepakatan bersama ini dinilai penting karena angkutan yang melebihi batas dimensi dan muatan memiliki risiko bahaya cukup tinggi. Selain membuat jalan rusa, bisa membahayakan pengguna jalan lainnya.
Baca: Ganjar Minta Warga Tak Panik Omicron dan Aktifkan Jogo Tonggo
"Tidak hanya truk ODOL di jalan raya, truk pengangkut penambangan galian C juga membuat jalan remuk semuanya. Siapa yang bertanggung jawab soal itu?" ujarnya.
Oleh karena itu, Ganjar menilai harus ada kesepakatan bersama terkait kebijakan pelarangan truk ODOL. Semua pihak harus saling pengertian demi kebaikan bersama.
"Maka penting untuk dilakukan dialog, tidak hanya sopir tapi juga pemilik truk. Penegak hukum juga perlu duduk bersama agar tidak melakukan penindakan di awal sebelum mereka tersosialisasikan semuanya," kata Ganjar.
Orang nomor satu di Jateng itu mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah sopir truk dan menerima masukan-masukan dari yang bersangkutan.
"Kemarin sudah ada masukan, beberapa kawan juga komunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk ODOL," ujar Ganjar.
Jateng: Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo meminta
Kementerian Perhubungan menyosialisasikan larangan
kelebihan dimensi dan muatan atau
over dimension, over loading (ODOL). Kebijakan itu harus diketahui masyarakat sebelum melakukan penindakan.
"Kebijakan ini perlu disosialisasikan sehingga semua bisa sepakat. Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan sehingga masyarakat bisa paham kapan penegakan itu akan dilakukan agar nanti tidak bikin geger," kata Ganjar di Semarang, Rabu, 23 Februari 2022.
Menurut Ganjar, sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk. Sebab, target utama kebijakan ini adalah para pengusaha truk.
"Sebab pemilik truk yang biasa memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan," ucapnya.
Kesepakatan bersama ini dinilai penting karena angkutan yang melebihi batas dimensi dan muatan memiliki risiko bahaya cukup tinggi. Selain membuat jalan rusa, bisa membahayakan pengguna jalan lainnya.
Baca:
Ganjar Minta Warga Tak Panik Omicron dan Aktifkan Jogo Tonggo
"Tidak hanya truk ODOL di jalan raya, truk pengangkut penambangan galian C juga membuat jalan remuk semuanya. Siapa yang bertanggung jawab soal itu?" ujarnya.
Oleh karena itu, Ganjar menilai harus ada kesepakatan bersama terkait kebijakan pelarangan truk ODOL. Semua pihak harus saling pengertian demi kebaikan bersama.
"Maka penting untuk dilakukan dialog, tidak hanya sopir tapi juga pemilik truk. Penegak hukum juga perlu duduk bersama agar tidak melakukan penindakan di awal sebelum mereka tersosialisasikan semuanya," kata Ganjar.
Orang nomor satu di Jateng itu mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah sopir truk dan menerima masukan-masukan dari yang bersangkutan.
"Kemarin sudah ada masukan, beberapa kawan juga komunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk ODOL," ujar Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
