Jakarta: Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun ke tahun terus berulang. Imbas kisruh ini, Kemendikbudristek membuat Satgas Pemantauan PPDB.
"Menurut hemat kami, yang dibuat bukan Satgas Pemantauan tapi fokus membenahi sekolahnya," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Menurut Teddy, kisruh dan kecurangan dalam sistem zonasi ini terjadi karena mayoritas orang tua pasti tidak ingin menyekolahkan anaknya ditempat yang tidak nyaman. Akibatnya, orang tua melakukan berbagai cara agar bisa memasukan anaknya ke sekolah terbaik.
"Contoh hal yang paling mendasar saja, orang tua tidak mau sekolahkan anaknya di tempat rawan tawuran," ujarnya.
Pun orang tua yang ekonominya menengah ke bawah pun akan berupaya agar anaknya sekolah ditempat yang nyaman walaupun jaraknya lebih jauh.
"Yang ekonomi menengah dan menengah ke atas tentu, selain akan mencari sekolah yang nyaman juga kualitas pengajaran untuk anaknya. Ini hal yang manusiawi," jelas Teddy.
Jadi solusinya kata Teddy, bukan mengawasi terkait kecurangan PPDB sistem zonasi, tapi harus memastikan bahwa sekolah di setiap daerah tersedia sesuai kebutuhan di zona tersebut.
"Harus membuat program keamanan untuk menghindari bahaya yang mengancam siswa dan terakhir harus membuat program peningkatan kualitas pengajaran sekolah," ujar Teddy.
Jika 3 hal itu tidak dilaksanakan, maka akal-akalan PPDB akan tetap ada. Akal-akalan itu dilakukan bukan karena mereka jahat tapi itu dilakukan karena kebutuhan. Pasalnya, kata Teddy orang tua ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, aman dan nyaman.
"Ini murni kebutuhan. Jadi membuat satgas pemantauan bukan jalan keluar," jelas Teddy.
Jakarta: Kisruh
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun ke tahun terus berulang. Imbas kisruh ini,
Kemendikbudristek membuat Satgas Pemantauan PPDB.
"Menurut hemat kami, yang dibuat bukan Satgas Pemantauan tapi fokus membenahi sekolahnya," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Menurut Teddy, kisruh dan kecurangan dalam sistem zonasi ini terjadi karena mayoritas orang tua pasti tidak ingin menyekolahkan anaknya ditempat yang tidak nyaman. Akibatnya, orang tua melakukan berbagai cara agar bisa memasukan anaknya ke
sekolah terbaik.
"Contoh hal yang paling mendasar saja, orang tua tidak mau sekolahkan anaknya di tempat rawan tawuran," ujarnya.
Pun orang tua yang ekonominya menengah ke bawah pun akan berupaya agar anaknya sekolah ditempat yang nyaman walaupun jaraknya lebih jauh.
"Yang ekonomi menengah dan menengah ke atas tentu, selain akan mencari sekolah yang nyaman juga kualitas pengajaran untuk anaknya. Ini hal yang manusiawi," jelas Teddy.
Jadi solusinya kata Teddy, bukan mengawasi terkait kecurangan PPDB sistem zonasi, tapi harus memastikan bahwa sekolah di setiap daerah tersedia sesuai kebutuhan di zona tersebut.
"Harus membuat program keamanan untuk menghindari bahaya yang mengancam siswa dan terakhir harus membuat program peningkatan kualitas pengajaran sekolah," ujar Teddy.
Jika 3 hal itu tidak dilaksanakan, maka akal-akalan PPDB akan tetap ada. Akal-akalan itu dilakukan bukan karena mereka jahat tapi itu dilakukan karena kebutuhan. Pasalnya, kata Teddy orang tua ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, aman dan nyaman.
"Ini murni kebutuhan. Jadi membuat satgas pemantauan bukan jalan keluar," jelas Teddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
