Semarang: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sejumlah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar imbas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Ganjar langsung menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah untuk memantau harga komoditas.
"TPID saya minta untuk meng-update sistem informasi harga komoditi. Kemarin saya cek rata-rata ada kenaikan ya. Berasnya naik, telur naik, bawang merah naik turun, cabai masih naik turun, tapi ada beberapa komoditas yang turun seperti tomat dan kentang," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 8 September 2022.
Ganjar menerangkan ketersediaan pasokan juga terus diperhatikan. Dia bakal menginstruksikan TPID untuk menggelar operasi pasar jika diperlukan.
"Saya minta dari sisi hulunya pasokannya sekarang ada apa enggak. Lalu kalau memang diperlukan operasi pasar, kita akan lakukan operasi pasar," kata Ganjar.
Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran Rp60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM. Anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan dialokasikan untuk subsidi transportasi, subsidi harga hingga bantuan sosial.
Rincian bantuannya yakni bantuan sosial senilai Rp8,7 miliar untuk 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi untuk 10.000 nelayan, subsidi tarif Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah senilai Rp905 juta.
Ganjar juga akan menyalurkan bantuan sosial untuk 4.224 pengemudi angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sejumlah Rp12,7 miliar. Serta bantuan untuk pelaku distribusi pangan Rp2,4 miliar.
Lalu, bantuan bahan bakar kendaraan wisata di daerah daya tarik wisata, bantuan untuk 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian. Termasuk bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.
"Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah atau petani yang sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung," papar Ganjar.
Pihaknya akan berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Selain anggaran Rp60 miliar itu, Ganjar juga akan melobi DPRD Jawa Tengah agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk warga terdampak penyesuaian harga BBM, pengendalian inflasi, serta penurunan angka kemiskinan.
"Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespon itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM kan mesti kita tolong juga," ungkap Ganjar.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo melakukan sejumlah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar imbas penyesuaian harga bahan bakar minyak (
BBM). Ganjar langsung menginstruksikan Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah untuk memantau harga komoditas.
"TPID saya minta untuk meng-
update sistem informasi harga komoditi. Kemarin saya cek rata-rata ada kenaikan ya. Berasnya naik, telur naik, bawang merah naik turun, cabai masih naik turun, tapi ada beberapa komoditas yang turun seperti tomat dan kentang," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 8 September 2022.
Ganjar menerangkan ketersediaan pasokan juga terus diperhatikan. Dia bakal menginstruksikan TPID untuk menggelar operasi pasar jika diperlukan.
"Saya minta dari sisi hulunya pasokannya sekarang ada apa enggak. Lalu kalau memang diperlukan operasi pasar, kita akan lakukan operasi pasar," kata Ganjar.
Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran Rp60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM. Anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan dialokasikan untuk subsidi transportasi, subsidi harga hingga bantuan sosial.
Rincian bantuannya yakni bantuan sosial senilai Rp8,7 miliar untuk 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi untuk 10.000 nelayan, subsidi tarif Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah senilai Rp905 juta.
Ganjar juga akan menyalurkan bantuan sosial untuk 4.224 pengemudi angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sejumlah Rp12,7 miliar. Serta bantuan untuk pelaku distribusi pangan Rp2,4 miliar.
Lalu, bantuan bahan bakar kendaraan wisata di daerah daya tarik wisata, bantuan untuk 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian. Termasuk bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.
"Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah atau petani yang sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung," papar Ganjar.
Pihaknya akan berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Selain anggaran Rp60 miliar itu, Ganjar juga akan melobi DPRD Jawa Tengah agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk warga terdampak penyesuaian harga BBM, pengendalian inflasi, serta penurunan angka kemiskinan.
"Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespon itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM kan mesti kita tolong juga," ungkap Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
