Surabaya: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, menyebut terdapat ketidaksesuaian data pasien terkonfirmasi positif yang dikumpulkan oleh Gugas Covid-19 Jawa Timur. Ketidakselarasan data itu bahkan lebih dari 50 persen.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, mengungkapkan pihaknya selalu melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan data pasien terkonfirmasi positif virus korona valid dan faktual.
"Jadi pernah saya dapat angka 280 terkonfirmasi dari provinsi, setelah kita teliti ternyata hanya 100. Kita cek ternyata (sisanya) bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu,” ujar Febria, Kamis, 18 Juni 2020.
Tak sekali, ketidak sesuaian data itu bahkan terus terjadi. Ia mencontohkan pada Minggu, 14 Juni 2020, Pemprov Jatim mengeluarkan data jumlah terkonfirmasi positif covid-19 hari itu sebanyak 180 orang. Namun setelah dilakukan pelacakan, hanya ada 80 orang yang positif virus korona.
Baca juga: KLB Solo Tak Bakal Dicabut
Kemudian pada Senin, 15 Juni 2020, peristiwa yang sama terulang. Jumlah terkonfirmasi positif covid-19 versi Jawa Timur 280 orang namun usai ditelusuri hanya ada 100 orang.
Berlanjut Selasa, 16 Juni 2020, Gugas Covid-19 Jatim merilis 149 orang di Surabaya terjangkit virus korona baru. Namun hasil pengecekan di lapangan jumlah itu menyusut menjadi hanya 64 orang.
“Kita (selalu) lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada,” ungkapnya.
Menurutnya, perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota Surabaya lantaran ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, data yang di-tracing sudah tidak tinggal atau berdomisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP setempat.
Baca juga: Desa Nihil Karhutla Dinilai Patut Diganjar Penghargaan
“Ada juga dia pakai alamat KTP saudaranya di Surabaya, padahal orangnya tinggal di luar kota. Dia ke sini (Surabaya) berobat pakai alamat kakaknya dan itu sering terjadi,” kata Febria.
"Kita protes dan dikembalikan ke daerahnya. Itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argumen ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya,” sambung dia.
Febria memastikan Pemkot Surabaya tetap melakukan verifikasi lapangan sebelum menyampaikan angka konfirmasi ke publik. Tak hanya ke alamat pasien terkonfirmasi positif, pelacakan dilakukan sampai ke fasilitas kesehatan hingga tempat kerja yang bersangkutan.
“Jadi kita tidak mengakui data itu sebelum puskesmas ok. Kita harus cek verifikasi ke lapangan. Selain ke tempat puskesmas juga cek ke rumah sakit," jelas Febria.
Surabaya: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, menyebut terdapat ketidaksesuaian data pasien terkonfirmasi positif yang dikumpulkan oleh Gugas Covid-19 Jawa Timur. Ketidakselarasan data itu bahkan lebih dari 50 persen.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, mengungkapkan pihaknya selalu melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan data pasien terkonfirmasi positif virus korona valid dan faktual.
"Jadi pernah saya dapat angka 280 terkonfirmasi dari provinsi, setelah kita teliti ternyata hanya 100. Kita cek ternyata (sisanya) bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu,” ujar Febria, Kamis, 18 Juni 2020.
Tak sekali, ketidak sesuaian data itu bahkan terus terjadi. Ia mencontohkan pada Minggu, 14 Juni 2020, Pemprov Jatim mengeluarkan data jumlah terkonfirmasi positif covid-19 hari itu sebanyak 180 orang. Namun setelah dilakukan pelacakan, hanya ada 80 orang yang positif virus korona.
Baca juga:
KLB Solo Tak Bakal Dicabut
Kemudian pada Senin, 15 Juni 2020, peristiwa yang sama terulang. Jumlah terkonfirmasi positif covid-19 versi Jawa Timur 280 orang namun usai ditelusuri hanya ada 100 orang.
Berlanjut Selasa, 16 Juni 2020, Gugas Covid-19 Jatim merilis 149 orang di Surabaya terjangkit virus korona baru. Namun hasil pengecekan di lapangan jumlah itu menyusut menjadi hanya 64 orang.
“Kita (selalu) lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada,” ungkapnya.
Menurutnya, perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota Surabaya lantaran ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, data yang di-tracing sudah tidak tinggal atau berdomisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP setempat.
Baca juga:
Desa Nihil Karhutla Dinilai Patut Diganjar Penghargaan
“Ada juga dia pakai alamat KTP saudaranya di Surabaya, padahal orangnya tinggal di luar kota. Dia ke sini (Surabaya) berobat pakai alamat kakaknya dan itu sering terjadi,” kata Febria.
"Kita protes dan dikembalikan ke daerahnya. Itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argumen ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya,” sambung dia.
Febria memastikan Pemkot Surabaya tetap melakukan verifikasi lapangan sebelum menyampaikan angka konfirmasi ke publik. Tak hanya ke alamat pasien terkonfirmasi positif, pelacakan dilakukan sampai ke fasilitas kesehatan hingga tempat kerja yang bersangkutan.
“Jadi kita tidak mengakui data itu sebelum puskesmas ok. Kita harus cek verifikasi ke lapangan. Selain ke tempat puskesmas juga cek ke rumah sakit," jelas Febria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
