Pemprov Sulteng Perlu 1.500 Hektar Lahan untuk Relokasi
Sejumlah anak korban gempa dan pencairan tanah (likuifaksi) bermain di lokasi pengungsian di Desa Lolu, Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (4/11/2018). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah.
Jakarta: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan 1.000 hingga 1.500 hektar lahan untuk relokasi warga pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi beberapa waktu lalu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya sudah mencapat yang akan diginakan untuk relokasi tersebut.

"Relokasi itu ada yang sudah teridentifikasi, ada 1.000 hingga 1.500 hektar tanah hak guna bangunan (HGB) yang selama ini 'nganggur', yang akan digunakan untuk daerah relokasi," kata Sofyan seperti dilansir Antara, Selasa, 6 November 2018.

Baca: Pemprov Sulteng Diberi Sebulan Susun Rencana Relokasi


Sofyan menjelaskan, relokasi dilakukan untuk masyarakat yang wilayahnya terdampak bencana hingga wilayahnya tidak boleh lagi dibangun dan dihuni. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan, ribuan hektar tanah relokasi tersebut akan menggunakan lahan milik negara yang selama ini tidak terpakai.

Pemerintah setempat juga akan membangun infrastruktur dan fasilitas umum di atas lahan kosong tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di tempat baru.

"Diusahakan tanah itu milik negara atau tanah-tanah yang berstatus HGU atau HGB. Dan memang harus dibangun infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, karena itu daerah baru, daerah yang benar-benar kosong, tidak ada apa-apa," ungkap Longki.

Daerah-daerah yang akan dipakai untuk relokasi antara lain Tolo, Talise, Guyu dan Petobo untuk di Kota Palu; Pombebe di Kabupaten Sigi; serta Loli dan Pantai Barat di Kabupaten Donggala.

Baca: Wisatawan Kembali Berdatangan ke Lombok



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id