Sorong: Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menargetkan penurunan kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak dari 23,8 persen menjadi 19 persen pada 2023.
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso mengatakan jajarannya telah mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk penanganan kasus stunting. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Sorong guna menurunkan kasus stunting, yakni dengan mengangkat bapak dan bunda asuh stunting.
"Sebagian besar anak-anak yang mengalami masalah stunting itu berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi sehingga kami menunjuk bapak dan bunda asuh yang kita libatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sorong," kata Mosso, 10 Juni 2023.
Pemkab Sorong juga akan membentuk tenaga pendamping keluarga stunting. Para tenaga pendamping itu nantinya akan memberikan perhatian intensif mulai dari pendamping keluarga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil dan pascapersalinan, serta bayi baru lahir hingga usia 5 tahun dalam rangka pencegahan stunting.
Tim pendamping keluarga berisiko stunting itu terdiri atas bidan, kader Tim Penggerak PKK serta kader KB/IMP. Saat ini, Kabupaten Sorong menempati urutan pertama sebagai daerah dalam hal percepatan penanganan stunting lantaran berhasil menurunkan kasus dari 28,7 persen pada 2021 menjadi 23,8 persen pada 2022.
Mosso menyebut jajarannya telah menerapkan delapan aksi konvergensi stunting sehingga hasil capaiannya bisa terealisasi secara maksimal. Adapun konsentrasi penanganan kasus stunting pada 2023 ini diarahkan pada delapan distrik (kecamatan).
Dua distrik dengan temuan kasus stunting terbanyak, yaitu Distrik Malawele dengan sasaran sebanyak 372 keluarga dengan jumlah anak stunting 40 orang dan prevalensinya 6,54 persen. Lalu, Distrik Malasom 289 keluarga dengan jumlah anak stunting sebanyak 34 orang dan angka prevalensinya yaitu 6,75 persen.
Berdasarkan data pada 2021, penduduk Kabupaten Sorong sebanyak 118.6779 jiwa. Jumlah itu tersebar pada 30 distrik, 26 kelurahan dan 226 desa atau kampung.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Sorong: Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menargetkan penurunan
kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak dari 23,8 persen menjadi 19 persen pada 2023.
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso mengatakan jajarannya telah mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk penanganan kasus stunting. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Sorong guna menurunkan kasus stunting, yakni dengan mengangkat bapak dan bunda asuh stunting.
"Sebagian besar anak-anak yang mengalami masalah stunting itu berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi sehingga kami menunjuk bapak dan bunda asuh yang kita libatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sorong," kata Mosso, 10 Juni 2023.
Pemkab Sorong juga akan membentuk tenaga pendamping keluarga stunting. Para tenaga pendamping itu nantinya akan memberikan perhatian intensif mulai dari pendamping keluarga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil dan pascapersalinan, serta bayi baru lahir hingga usia 5 tahun dalam rangka pencegahan stunting.
Tim pendamping keluarga berisiko stunting itu terdiri atas bidan, kader Tim Penggerak PKK serta kader KB/IMP. Saat ini, Kabupaten Sorong menempati urutan pertama sebagai daerah dalam hal percepatan penanganan stunting lantaran berhasil menurunkan kasus dari 28,7 persen pada 2021 menjadi 23,8 persen pada 2022.
Mosso menyebut jajarannya telah menerapkan delapan aksi konvergensi stunting sehingga hasil capaiannya bisa terealisasi secara maksimal. Adapun konsentrasi penanganan kasus stunting pada 2023 ini diarahkan pada delapan distrik (kecamatan).
Dua distrik dengan temuan kasus stunting terbanyak, yaitu Distrik Malawele dengan sasaran sebanyak 372 keluarga dengan jumlah anak stunting 40 orang dan prevalensinya 6,54 persen. Lalu, Distrik Malasom 289 keluarga dengan jumlah anak stunting sebanyak 34 orang dan angka prevalensinya yaitu 6,75 persen.
Berdasarkan data pada 2021, penduduk Kabupaten Sorong sebanyak 118.6779 jiwa. Jumlah itu tersebar pada 30 distrik, 26 kelurahan dan 226 desa atau kampung.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.idCek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
