Yogyakarta: Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta persoalan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun bisa diselesaikan dengan objektif. Ia meyakini setiap orang maupun kelompok memiliki cara pandang masing-masing.
"Harapan kami juga kepada seluruh masyarakat jangan bertindak sendiri-sendiri, kemudian kita menjadi terpecah belah soal ini," kata Haedar di kompleks Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu, 28 Juni 2023.
Ia menyebut mayoritas umat muslim dan organisasi Islam yang direpresentasikan oleh MUI dan Kementerian Agama telah memiliki pandangan. Sehingga perlu ada langkah jelas menindaklanjuti hal itu.
"MUI bahkan Kementerian Agama agar segera ada tindakan yang tegas terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama islam maupun dengan koridor kehidupan berbangsa," ucapnya.
Sementara, ia melanjutkan, Pemerintah Jawa Barat sudah menyerahkan ke pemerintah pusat. Pihaknya menanti respons Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang menyatakan akan bertindak yang tegas, adil, dan merawat ketertiban.
"Jadi saya percaya kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan objektif," ujarnya.
Terkait dugaan ajaran melenceng di Ponpes Al-Zaytun, Haedar mengatakan perlu dilakukan pemulihan sebagaimana pendidikan di ponpes pada umumnya. Menurut dia, hal ini demi kelangsungan kehidupan bangsa.
"Ponpes yang lazim di Indonesia mengajarkan ajaran agama yang benar berdasarkan Al Qur'an dan sunah Nabi juga mengembangkan pandangan yang moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk hal kebangsaan," jelasnya.
Yogyakarta: Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta persoalan di Pondok Pesantren (Ponpes)
Al-Zaytun bisa diselesaikan dengan objektif. Ia meyakini setiap orang maupun kelompok memiliki cara pandang masing-masing.
"Harapan kami juga kepada seluruh masyarakat jangan bertindak sendiri-sendiri, kemudian kita menjadi terpecah belah soal ini," kata Haedar di kompleks Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu, 28 Juni 2023.
Ia menyebut mayoritas umat muslim dan organisasi Islam yang direpresentasikan oleh MUI dan Kementerian Agama telah memiliki pandangan. Sehingga perlu ada langkah jelas menindaklanjuti hal itu.
"MUI bahkan Kementerian Agama agar segera ada tindakan yang tegas terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama islam maupun dengan koridor kehidupan
berbangsa," ucapnya.
Sementara, ia melanjutkan, Pemerintah Jawa Barat sudah menyerahkan ke pemerintah pusat. Pihaknya menanti respons Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang menyatakan akan bertindak yang tegas, adil, dan merawat ketertiban.
"Jadi saya percaya kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan objektif," ujarnya.
Terkait dugaan ajaran melenceng di
Ponpes Al-Zaytun, Haedar mengatakan perlu dilakukan pemulihan sebagaimana pendidikan di ponpes pada umumnya. Menurut dia, hal ini demi kelangsungan kehidupan bangsa.
"Ponpes yang lazim di Indonesia mengajarkan ajaran agama yang benar berdasarkan Al Qur'an dan sunah Nabi juga mengembangkan pandangan yang moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk hal kebangsaan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
