Kurangi Konsumsi BBM, Pemerintah Diminta Beralih ke Energi Terbarukan

Yogyakarta: Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyebabkan gelombang protes yang cukup luas di masyarakat.  Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM, Wawan Mas'udi, mengatakan kelangkaan dan kenaikan harga minyak global menjadi sebuah dilema yang cukup berat yang harus direspon pemerintah. Apalagi sejak 2002 Indonesia sudah menjadi Net Importir Minyak Dunia.  "Oleh karena itu, sudah selayaknya negara berpikir keras tentang transisi energi menuju energi baru terbarukan atau EBT agar ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi energi fosil dapat dialihkan," kata Wawan dalam sebuuah diskusi di ruang Auditorium Mandiri, FISIP UGM, Kamis, 22 September 2022.    Ia mengatakan pemerintah juga perlu berpikir keras untuk mempersiapkan kecukupan dan ketersediaan kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Pasalnya, ketersediaan energi merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh negara selain pangan.  Menurutnya energi menjadi barang publik yang paling esensial. Ia menyebut negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi tersebut agar bisa diakses oleh masyarakat.  "Negara bertanggungjawab atas ketersediaan energi, harus cukup, terjangkau dan dapat diakses," jelasnya. Dia menilai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi perlu dievaluasi sebab kebijakan itu sebaiknya bukan lagi dari alasan beban anggaran. Wawan mengatakan evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan dalam hal tata kelola BBM di tanah air.  "Selama ini pengambilan kebijakan  didominasi pada rezim keuangan. Jika masalah pada subsidi tidak tepat sasaran bukan dihilangkan namun perlu tata kelola yang baik," ungkapnya. Sementara Peneliti Pusat Studi Energi UGM, Agung Satrio Nugroho, menjelaskan pendistribusian BBM bersubsidi kemungkinan bisa tidak tepat sasaran. Pasalnya, sebagian pengguna BBM bersubsidi justru di luar kelompok masyarakat kecil.  Agung mengatakan riset yang dilakukan lembaganya menunjukkan dari 7 ribu lebih kecamatan di Indonesia sekitar 42 persen saja yang sudah memiliki penyalur distribusi resmi BBM bersubsidi atau SPBU.  "Artinya aksesibilitas fasilitas ketersediaan BBM itu belum separuh lebih," katanya.