Bogor: Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya merupakan wacana jangka panjang. Pemkot dan Pemkab Bogor bakal mengkaji dan mengonsultasikan ke kementerian dan provinsi.
"Jadi ini prosesnya masih panjang apalagi masih ada moratorium. Terpenting kajiannya dulu, saya pastikan akhir tahun ini kajiannya rampung. Jika sudah rampung baru kami bicarakan ke Pak Gubernur. Saya tidak akan bicara banyak sebelum kajiannya keluar," ungkap Bima di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Bima menjelaskan wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak terlalu penting. Tapi, kata dia, wacana pemekaran Bogor Raya untuk kepentingan ke depan harus dipikirkan dari sekarang.
"Bukan soal jabatan intinya, kursi baru DPRD baru dan segala bentuk jabatan lainnya. Konteksnya pelayanan warga untuk jangka waktu ke depan," tegas Bima.
Baca: Bogor Ingin Jadi Provinsi
Dia menegaskan pembentukan Provinsi Bogor Raya dilandasi tiga pilihan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk di Bogor. Pertama, perluasan wilayah. Kedua, membentuk provinsi baru dengan menyatukan beberapa wilayah administratif. Ketiga, memaksimalkan koordinasi antarwilayah administratif seperti kuningan dan Brebes.
"Sekarang sedang dikaji oleh pemerintah kota dan kabupaten untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan provinsi," pungkas Bima.
Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh mengaku wacana Provinsi Bogor Raya bagus jika terleasisasi. Selain itu, prosesnya harus diperhitungkan dan keingina wilayah lain untuk memekarkan bersama.
"Artinya selama ini masih dalam obrolan non-formal belum ada komunikasi serius dan resmi antara kepala daerah," ujarnya ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Ia mengaku wacana Bogor Raya akan dibahas pada pertemuan antara kepala daerah berikutnya yang dilakukan tiap tiga bulan sekali. "Sejauh ini saya hanya intens berkomunikasi dengan Wali Kota Bogor saja," tutupnya.
Bogor: Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya merupakan wacana jangka panjang. Pemkot dan Pemkab Bogor bakal mengkaji dan mengonsultasikan ke kementerian dan provinsi.
"Jadi ini prosesnya masih panjang apalagi masih ada moratorium. Terpenting kajiannya dulu, saya pastikan akhir tahun ini kajiannya rampung. Jika sudah rampung baru kami bicarakan ke Pak Gubernur. Saya tidak akan bicara banyak sebelum kajiannya keluar," ungkap Bima di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Bima menjelaskan wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak terlalu penting. Tapi, kata dia, wacana pemekaran Bogor Raya untuk kepentingan ke depan harus dipikirkan dari sekarang.
"Bukan soal jabatan intinya, kursi baru DPRD baru dan segala bentuk jabatan lainnya. Konteksnya pelayanan warga untuk jangka waktu ke depan," tegas Bima.
Baca: Bogor Ingin Jadi Provinsi
Dia menegaskan pembentukan Provinsi Bogor Raya dilandasi tiga pilihan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk di Bogor. Pertama, perluasan wilayah. Kedua, membentuk provinsi baru dengan menyatukan beberapa wilayah administratif. Ketiga, memaksimalkan koordinasi antarwilayah administratif seperti kuningan dan Brebes.
"Sekarang sedang dikaji oleh pemerintah kota dan kabupaten untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan provinsi," pungkas Bima.
Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh mengaku wacana Provinsi Bogor Raya bagus jika terleasisasi. Selain itu, prosesnya harus diperhitungkan dan keingina wilayah lain untuk memekarkan bersama.
"Artinya selama ini masih dalam obrolan non-formal belum ada komunikasi serius dan resmi antara kepala daerah," ujarnya ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Ia mengaku wacana Bogor Raya akan dibahas pada pertemuan antara kepala daerah berikutnya yang dilakukan tiap tiga bulan sekali. "Sejauh ini saya hanya intens berkomunikasi dengan Wali Kota Bogor saja," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
