Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tugu 2 Kelurahan Tugujaya,Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, ditutup benteng setinggi 3 meter. MI/Kristiadi
Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tugu 2 Kelurahan Tugujaya,Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, ditutup benteng setinggi 3 meter. MI/Kristiadi

Tembok 3 Meter Penghalang Akses Sekolah di Tasikmalaya Tak Punya IMB

Nasional sengketa tanah sengketa batas wilayah
Media Indonesia • 03 September 2021 11:17
Tasikmalaya: Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meninjau langsung bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tugu 2, Blok Gunung Jambu, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya lantaran akses jalan ditutup benteng tembok beton setinggi tiga meter dilakukan pemilik lahan. Ia mengajak pemilik lahan duduk bermusyawarah.
 
"Permasalahan yang terjadi sekarang harus segera dimusyawarahkan bersama pemilik lahan bersama pemerintah daerah, Lurah dan Komite Sekolah. Jika pemilik lahan tak hadir dalam penyelesaian masalah, pemerintah akan bersikap secara tegas karena bangunan tembok yang didirikannya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menyalahi aturan," kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, Jumat, 3 September 2021. 
 
Uu mengatakan, musyawarah sekarang harus diselesaikan bersama pemilik lahan. Ia menyebut pemilik lahan menyalahi aturan karena tidak memiliki IMB dengan pagar tembok terlalu tinggi. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Solusi yang dilakukan pemilik lahan bisa memanfaatkan tanahnya dan pemerintah juga punya akses jalan utama ke sekolah, dan kalau tidak selesai dengan jalan akhir musyawarah pemerintah harus bersikap dan wajib ada akses jalan lagi untuk siswa maupun guru pengajar agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bisa berjalan," ujarnya.
 
Baca: Polisi Cek Sertifikat Akses ke Sekolah yang Ditembok Beton
 
Uu mengatakan, Provinsi Jawa Barat akan menunggu dahulu penyelesaian masalah ini oleh pemerintah daerah. Ia mengancam akan membongkar paksa beton tersebut jika pemilik tidak mau diajak berunding.
 
"Memang selama ini pemiliknya tak pernah mau berkomunikasi dengan pemerintahan dan tidak menjalankan norma sosial untuk kepedulian kepentingan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Saya datang untuk melihat dan bertanya kepada kepsek, ketua komite, pemerintahan kota juga hadir. Barusan, kata masyarakat bilang bongkar saja, pasti pemiliknya datang. Jadi seolah olah dia (pemilik) tenang saja, dia seperti pemilik saja mentang mentang punya sertifikat dan kita ini hidup di Indonesia," paparnya.
 
Ia berharap pemiliknya datang dan menemui pemerintah setempat untuk bermusyawarah. DPRD Kota Tasikmalaya pun sudah menjadwalkan pertemuan dengan pemilik secepatnya. Namun, sekarang ini perlu dua meter untuk akses jalan yang cukup.
 
"Kami melihat sekarang semuanya telah tertutup benteng beton dan posisinya juga tidak bisa dilalui, tetapi provinsi sudah muncul ke lokasi untuk melihat dan kalau pemilik lahan tidak datang saat diundang oleh DPRD, sanksinya bagi pemilik lahan sudah jelas kurungan penjara," ungkapnya.
 

*Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk  https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
 
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif