Tarakan: Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara menetapkan seorang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan Kelas III, Kalimantan Utara (Kaltara).
Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltara Kombes Pol Hendy F Kurniawan melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerasan atau Gratifikasi dalam pelaporan Warta Kedatangan dan Warta Keberangkatan Kapal pada Seksie Lalu Lintas Angkutan Laut Kantor KSOP Kelas III Kota Tarakan.
Tersangka berinisial IS selaku Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dari setelah sebelumnya berstatus saksi. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diperoleh penyidik.
OTT dilakukan terhadap tersangka dilakukan pada Selasa malam, 8 Oktober setelah polisi mendapat laporan adanya pungutan liar (pungli) dan pemerasan di KSOP Kelas III Tarakan di wilayah Pelabuhan Tarakan.
Proses OTT dan penggledahan dilakukan Tim penyidik Ditreslrimsus Polda Kaltara dengan cepat agar tidak mengganggu pelayanan warta kedatangan dan keberangkatan
"Adapun persangkaan adalah dugaan tindak pidana korupsi pemerasan atau gratifikasi dalam pelaporan warta kedatangan dan warta keberangkatan kapal pada Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut," kata Hendy di Tarakan, Kamis, 10 November 2022.
Kata Hendy, pemberantasan pungli ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Birokrasi yang berbelit memunculkan praktik pungli. Dengan meringkas birokrasi maka akan menghemat pengeluaran dalam pendistribusian barang agar harga-harga barang di Kaltara stabil tidak terbebani biaya yang tidak perlu
"Pungli pada angkutan laut, akan timbulkan cost pada pengiriman barang sehingga terjadi efek domino yang berdampak pada naiknya harga-harga di end user atau masyarakat," jelas Hendy.
Hendy mengungkapkan Berdasarkan data BPS, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada Oktober 2022 sebesar 4,11 persen. Kondisi geografis dengan angkutan laut/air, maka salah satu penyumbang mahalnya harga pada masyarakat adalah pungli pada angkutan laut/air tersebut.
"Kami menerima keluhan dari beberapa pengusaha angkutan laut, adanya pungli pemerasan oleh Oknum yang sudah meresahkan. Sehingga kami lakukan pemantauan dan penindakan," ujarnya.
Tarakan: Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara menetapkan seorang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan Kelas III, Kalimantan Utara (Kaltara).
Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltara Kombes Pol Hendy F Kurniawan melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap Tindak Pidana Korupsi
Pemerasan atau Gratifikasi dalam pelaporan Warta Kedatangan dan Warta Keberangkatan Kapal pada Seksie Lalu Lintas Angkutan Laut Kantor KSOP Kelas III Kota Tarakan.
Tersangka berinisial IS selaku Kasie
Lalu Lintas Angkutan Laut dari setelah sebelumnya berstatus saksi. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diperoleh penyidik.
OTT dilakukan terhadap tersangka dilakukan pada Selasa malam, 8 Oktober setelah polisi mendapat laporan adanya pungutan liar (pungli) dan pemerasan di KSOP Kelas III Tarakan di wilayah Pelabuhan Tarakan.
Proses OTT dan penggledahan dilakukan Tim penyidik Ditreslrimsus Polda Kaltara dengan cepat agar tidak mengganggu pelayanan warta kedatangan dan keberangkatan
"Adapun persangkaan adalah dugaan tindak pidana korupsi pemerasan atau gratifikasi dalam pelaporan warta kedatangan dan warta keberangkatan kapal pada Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut," kata Hendy di Tarakan, Kamis, 10 November 2022.
Kata Hendy, pemberantasan pungli ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Birokrasi yang berbelit memunculkan praktik pungli. Dengan meringkas birokrasi maka akan menghemat pengeluaran dalam pendistribusian barang agar harga-harga barang di Kaltara stabil tidak terbebani biaya yang tidak perlu
"Pungli pada angkutan laut, akan timbulkan cost pada pengiriman barang sehingga terjadi efek domino yang berdampak pada naiknya harga-harga di
end user atau masyarakat," jelas Hendy.
Hendy mengungkapkan Berdasarkan data BPS, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada Oktober 2022 sebesar 4,11 persen. Kondisi geografis dengan angkutan laut/air, maka salah satu penyumbang mahalnya harga pada masyarakat adalah pungli pada angkutan laut/air tersebut.
"Kami menerima keluhan dari beberapa pengusaha angkutan laut, adanya pungli pemerasan oleh Oknum yang sudah meresahkan. Sehingga kami lakukan pemantauan dan penindakan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
