Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Tengah Sunar Agus. ANTARA/ (Kristina Natalia)
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Tengah Sunar Agus. ANTARA/ (Kristina Natalia)

2.260 Narapidana di Sulteng Terima Remisi Idulfitri

Nasional remisi Lebaran 2022 Sulawesi Tengah
Antara • 28 April 2022 12:38
Palu: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat sebanyak 2.260 narapidana di daerah tersebut mendapat remisi atau pengurangan hukuman pada Idulfitri 1443 Hijriah.
 
“Yang diusulkan untuk mendapat remisi adalah warga binaan yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman di lapas dan rutan,” jelas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Sunar Agus, Kamis, 28 April 2022.
 
Sunar mengatakan dari jumlah 2.260, tercatat ada 7 orang warga binaan narapidana kasus tindak pidana korupsi (TPK) yang mendapatkan remisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Dari tujuh orang itu, tiga orang merupakan warga binaan di Lapas Palu," tuturnya.
 
Menurut Sunar, untuk mendapatkan remisi, para warga binaan sudah harus menjalani hukuman selama enam bulan dan berkelakuan baik selama berada di rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas).
 
Baca juga: 990 Narapidana di DIY Diusulkan Dapat Remisi Lebaran
 
Untuk warga binaan pidana khusus mendapat persyaratan tambahan yakni telah membayar denda. Sedangkan warga binaan kasus terorisme syaratnya sudah harus ikrar kepada NKRI.
 
“Ada dua warga binaan terorisme yang ada di Palu tetapi mereka belum memenuhi syarat untuk mendapat remisi,” terangnya.
 
Kata Sunar, pertumbuhan warga binaan di Sulawesi Tengah tidak banyak. Data keseluruhannya saat ini yakni sekitar 3.000 orang lebih warga binaan.
 
“Tiga ribuan itu yang ada di semua lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Yang dapat remisi akan diserahkan pada hari raya Idul Fitri kepada narapidana yang beragama muslim,”
 
Ia melanjutkan, salat Idulfitri tahun ini masih dilakukan dengan protokol kesehatan dan belum menerima kunjungan dari pihak keluarga para narapidana.
 
"Kita tidak bisa menjamin bahwa akan aman 100 persen sehingga kita pun harus mengantisipasi penularan dan Kemenkumham se Indonesia belum membuka kunjungan tatap muka," terangnya.
 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif