Padang: Program dana desa di era Presiden Joko Widodo dinilai efektif memajukan perekonomian masyarakat desa. Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, mengatakan hal tersebut terlihat dari terealisasinya pembangunan-pembangunan di desa seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat.
"Sangat efektif, karena beberapa daerah di Indonesia sudah kita lihat kita buktikan bahwa akses jalan terpenuhi, pembangunan di desa, pemerataan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat sudah dapat dibuktikan dan terlihat," kata Yenni di Padang, Sabtu, 16 April 2022.
Baca: Dana Insentif Ketua RT/RW di Kabupaten Malang Cair Sebelum Lebaran
Dia menjelaskan program dana desa ini merupakan komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan desa yang berdaulat secara pembangunan dan ekonominya. Maka dari itu, Yenni menyebut jika program apik ini harus dikawal agar berjalan sesuai ketentuan.
Melalui pengawalan dan pengawasan dari seluruh pihak, Yenni menyebut hal tersebut bisa meminimalisir kasus-kasus yang menyebabkan dana desa tidak berjalan semestinya.
"Sehingga kasus-kasus dana nagari yang tidak sesuai tidak akan terjadi lagi. Pemerataan pelaksanaan pembangunan yang sudah digeliatkan dana yang besar oleh Pak Jokowi dapat terlaksana sesuai dengan nilai manfaat yang dibutuhkan," jelas Yenni.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama disebut berkomitmen mewujudkan kemajuan di desa melalui program dana desa tersebut. Sejak masa awal kepemimpinannya hingga tahun 2022, Jokowi telah mendistribusikan dana desa sebesar Rp468,6 Triliun.
Dana tersebut berhasil membangun jalan desa sepanjang 227 ribu KM. Serta meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga 600 persen.
Padang: Program
dana desa di era Presiden Joko Widodo dinilai efektif memajukan perekonomian masyarakat desa. Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, mengatakan hal tersebut terlihat dari terealisasinya pembangunan-pembangunan di desa seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat.
"Sangat efektif, karena beberapa daerah di Indonesia sudah kita lihat kita buktikan bahwa akses jalan terpenuhi, pembangunan di desa, pemerataan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat sudah dapat dibuktikan dan terlihat," kata Yenni di Padang, Sabtu, 16 April 2022.
Baca:
Dana Insentif Ketua RT/RW di Kabupaten Malang Cair Sebelum Lebaran
Dia menjelaskan program dana desa ini merupakan komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan desa yang berdaulat secara pembangunan dan ekonominya. Maka dari itu, Yenni menyebut jika program apik ini harus dikawal agar berjalan sesuai ketentuan.
Melalui pengawalan dan pengawasan dari seluruh pihak, Yenni menyebut hal tersebut bisa meminimalisir kasus-kasus yang menyebabkan dana desa tidak berjalan semestinya.
"Sehingga kasus-kasus dana nagari yang tidak sesuai tidak akan terjadi lagi. Pemerataan pelaksanaan pembangunan yang sudah digeliatkan dana yang besar oleh Pak Jokowi dapat terlaksana sesuai dengan nilai manfaat yang dibutuhkan," jelas Yenni.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama disebut berkomitmen mewujudkan kemajuan di desa melalui program dana desa tersebut. Sejak masa awal kepemimpinannya hingga tahun 2022, Jokowi telah mendistribusikan dana desa sebesar Rp468,6 Triliun.
Dana tersebut berhasil membangun jalan desa sepanjang 227 ribu KM. Serta meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga 600 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
