Semarang: Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau kader KB di desa merupakan tulang punggung percepatan penurunan stunting (PPS). Mereka pula yang menjadi kunci keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Demikian dikatakan Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, saat kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Dia memberikan arahan pada kegiatan Temu Kader PPKBD Jawa Tengah di Sasana Widya Praja, Semarang, Senin, 25 Maret 2024.
Dokter Hasto menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader yang telah gigih berjuang dan selalu bersemangat. Walaupun tidak digaji, tapi semangatnya luar biasa," kata dr Hasto melalui keterangan tertulis.
Dia mengatakan dampak positif yang dihasilkan dari kerja keras kader PPKBD Jawa Tengah adalah keberhasilan menurunkan angka kelahiran menjadi 2,16 dan angka prevalensi stunting 21,6 pada 2022.
"Hasil ini merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja," kata dr Hasto.
Menurut dia, hasil tersebut membuktikan bahwa kader PPKBD dan sub-PPKBD merupakan tulang punggung dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan.
"Stigma dan mitos terhadap program Bangga Kencana dan PPS telah berhasil diluruskan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan harus semakin ditingkatkan guna memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat," kata dia.
Siapkan aplikasi SIGA
Saat ini BKKBN menerapkan sistem informasi yang lebih kekinian dan akuntabel, yakni melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA). SIGA merupakan data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program BKKBN, khususnya program Bangga Kencana.
"SIGA menjadi penting karena sudah ditetapkan menjadi satu data keluarga. Nah, SIGA ini juaranya adalah di Jateng karena PPKBD dan Sub-PPKBD-nya luar biasa," ucap dr Hasto.
Pada pertemuan ini dr Hasto juga menyampaikan arahannya terkait PPS. Untuk PPS, batas hamil adalah 35 tahun. Dan usia menikah ideal, yakni untuk laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun.
"Mengapa usia 35 tahun maksimal untuk hamil, karena pada dasarnya manusia dari lemah dikuatkan, dari kuat dilemahkan. Puncaknya ada di umur 32 tahun. Sejak umur 32 tahun kita sudah mulai menua. Sejak usia 32 tahun sudah mulai keropos tulang-tulangnya," kata dia.
Dokter Hasto mengatakan intervensi terhadap PPS dapat disederhanakan menjadi tiga pendekatan, yaitu makanan; ukuran ideal badan; dan lingkungan, sanitasi, jamban, serta rumah.
"Ada yang sudah dikasih jamban tapi masih ada yang rutin BAB (buang air besar) di sungai. Kebiasaan ini bisa menyebabkan diare. Kemudian ada yang menderita TBC karena rumahnnya kumuh, jendelanya tidak ada, tidak ada sirkulasi udara," kata dia.
Penurunan stunting cukup berat
Sekrtaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengakui progres percepatan penurunan stunting cukup berat. Terlebih dalam upaya mengubah pola hidup masyarakat.
"Makanya, keberadaan perkumpulan keluarga berencana ini sangat penting sebagai ujung tombak," kata Sumarno.
Dalam kesempatan itu diserahkan donasi Rp77 juta untuk korban banjir di enam kabupaten kota. Meliputi Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN; Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Tengah; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; Kepala Dinas Perempuan dan Anak; Kepala Dinas Kesehatan; serta Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah.
Hadir pula Ketua Perkumpulan Kader Keluarga Berencana Jawa Tengah; Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana Jawa Tengah; Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi BKKBN; Plt Direktur Penggerakan Lini Lapangan BKKBN; para Kepala OPD KB Kabupaten/Kota; serta para kader PPKBD dan Sub-PPKBD se-Jawa Tengah.
Semarang: Kader Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau kader KB di desa merupakan tulang punggung percepatan penurunan stunting (PPS). Mereka pula yang menjadi kunci keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Demikian dikatakan Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, saat kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Dia memberikan arahan pada kegiatan Temu Kader PPKBD Jawa Tengah di Sasana Widya Praja, Semarang, Senin, 25 Maret 2024.
Dokter Hasto menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader yang telah gigih berjuang dan selalu bersemangat. Walaupun tidak digaji, tapi semangatnya luar biasa," kata dr Hasto melalui keterangan tertulis.
Dia mengatakan dampak positif yang dihasilkan dari kerja keras kader PPKBD Jawa Tengah adalah keberhasilan menurunkan angka kelahiran menjadi 2,16 dan angka prevalensi stunting 21,6 pada 2022.
"Hasil ini merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja," kata dr Hasto.
Menurut dia, hasil tersebut membuktikan bahwa kader PPKBD dan sub-PPKBD merupakan tulang punggung dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan.
"Stigma dan mitos terhadap program Bangga Kencana dan PPS telah berhasil diluruskan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan harus semakin ditingkatkan guna memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat," kata dia.
Siapkan aplikasi SIGA
Saat ini BKKBN menerapkan sistem informasi yang lebih kekinian dan akuntabel, yakni melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA). SIGA merupakan data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program BKKBN, khususnya program Bangga Kencana.
"SIGA menjadi penting karena sudah ditetapkan menjadi satu data keluarga. Nah, SIGA ini juaranya adalah di Jateng karena PPKBD dan Sub-PPKBD-nya luar biasa," ucap dr Hasto.
Pada pertemuan ini dr Hasto juga menyampaikan arahannya terkait PPS. Untuk PPS, batas hamil adalah 35 tahun. Dan usia menikah ideal, yakni untuk laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun.
"Mengapa usia 35 tahun maksimal untuk hamil, karena pada dasarnya manusia dari lemah dikuatkan, dari kuat dilemahkan. Puncaknya ada di umur 32 tahun. Sejak umur 32 tahun kita sudah mulai menua. Sejak usia 32 tahun sudah mulai keropos tulang-tulangnya," kata dia.
Dokter Hasto mengatakan intervensi terhadap PPS dapat disederhanakan menjadi tiga pendekatan, yaitu makanan; ukuran ideal badan; dan lingkungan, sanitasi, jamban, serta rumah.
"Ada yang sudah dikasih jamban tapi masih ada yang rutin BAB (buang air besar) di sungai. Kebiasaan ini bisa menyebabkan diare. Kemudian ada yang menderita TBC karena rumahnnya kumuh, jendelanya tidak ada, tidak ada sirkulasi udara," kata dia.
Penurunan stunting cukup berat
Sekrtaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengakui progres percepatan penurunan stunting cukup berat. Terlebih dalam upaya mengubah pola hidup masyarakat.
"Makanya, keberadaan perkumpulan keluarga berencana ini sangat penting sebagai ujung tombak," kata Sumarno.
Dalam kesempatan itu diserahkan donasi Rp77 juta untuk korban banjir di enam kabupaten kota. Meliputi Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN; Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Tengah; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; Kepala Dinas Perempuan dan Anak; Kepala Dinas Kesehatan; serta Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah.
Hadir pula Ketua Perkumpulan Kader Keluarga Berencana Jawa Tengah; Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana Jawa Tengah; Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi BKKBN; Plt Direktur Penggerakan Lini Lapangan BKKBN; para Kepala OPD KB Kabupaten/Kota; serta para kader PPKBD dan Sub-PPKBD se-Jawa Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
