Pertumbuhan Pesat Desa dan Wilayah 3T selama 10 Tahun Terakhir

Jakarta: Tampuk kepemimpinan Indonesia dilanjutkan Prabowo Subianto usai Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan 10 tahun masa pemerintahan. Kilas balik pemerintahan Jokowi, berbagai capaian telah diraih dan siap dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo.   Kemajuan seluruh wilayah di Indonesia memang menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Tidak hanya di perkotaan, pemerintah juga berupaya memajukan perdesaan hingga wilayah terpencil atau dikenal dengan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).   Memajukan wilayah perdesaan dan 3T bukan tugas mudah bagi pemerintah. Diperlukan langkah dan pendekatan khusus untuk membuat perkembangan di wilayah-wilayah tersebut ketimbang di daerah perkotaan.   Dalam upaya ini, pemerintah pun dinilai cukup berhasil membuat perkembangan hingga memajukan desa dan wilayah 3T. Kini, sudah banyak bermunculan desa maju dan mandiri, baik dari sisi wisata, pertanian, dan industri.   Desa Maju atau dikenal dengan Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.   Sementara itu, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.   Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, kemandirian desa terus meningkat. Terjadi lompatan yang signifikan terhadap jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju, serta penurunan tajam pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.   Mengacu pada IDM, hanya terdapat 174 Desa Mandiri pada tahun 2016. Kemudian, jumlah Desa Mandiri di Tanah Air meningkat menjadi 11.456 selang tujuh tahun atau tepatnya pada 2023. Dana Desa jadi kunci keberhasilan dan sejahterakan masyarakat Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian desa, yaitu adanya kebijakan Dana Desa. Kebijakan dana ini sudah dimulai sejak tahun 2015.   Guyub mengawal realisasi dana Rp1 miliar per desa telah menghasilkan sejumlah kenikmatan. Dari membangun jalan yang menghubungkan dan menghidupkan desa, membangun jembatan penghubung harapan hingga fasilitas yang menyempurnakan keseharian.   Sejak itu, puluhan triliun per tahun sudah dihabiskan untuk menaikkan kelas desa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Oktober 2024, pemerintah telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp609,9 triliun dalam 10 tahun terakhir.   "Sepanjang penyaluran Dana Desa 2014-2023, pendapatan warga desa meningkat 80 persen," kata Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta, melansir Antara.   Hasilnya berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 2023, terdapat 6.238 Desa Mandiri pada tahun 2022 dibanding sebelumnya yang hanya 174 pada tahun 2015.   "Ada 10 rumah yang kami bangun dengan dukungan Dana Desa mencapai keseluruhan Rp480 juta atau sebesar Rp48 juta per rumah," ungkap Kepala Kampung Manggandisapi, Distrik Biak Kota Nimbrot Morin, melansir Antara.   Kemudian, 20.249 Desa Maju tahun 2022 dibanding 3.608 tahun 2015, 33.902 Desa Berkembang tahun 2022 dibandingkan 22.882 tahun 2015.   Angka Desa Tertinggal dan sangat tertinggal semakin berkurang, pada tahun 2022, terdapat 9.584 desa tertinggal dibanding tahun 2015 yang sebanyak 33.592. Sedangkan untuk sangat tertinggal, hanya terdapat 4982 yang masih terjebak dalam status ini tahun 2022 dibanding 13.353 desa sangat tertinggal 2015.   Program Dana Desa juga telah berhasil membangun infrastruktur desa guna mendukung aktivitas ekonomi seperti 350.775 kilometer Jalan Desa, 1.904.381 meter Jembatan dan 14.612 pasar desa.   "Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini," ujar Jokowi, di Jawa Tengah pada Rabu, 3 Januari 2024.   Kebijakan dana desa ini pun mendapat apresiasi dari para warga. Salah satunya, pelaku UMKM di Desa Toyomarto, Malang bernama Ani. Ia mengaku pengelolaan dana desa ini banyak memberikan manfaat bagi warga, terutama dalam meningkatkan perekonomian mereka.   "Banyak manfaat yang diterima ibu-ibu dari pengelolaan dana desa seperti pemberian pelatihan salah satunya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Terutama ibu-ibu yang ikut pelatihan batik untuk pemasaran kami selain belajar offline karena ada stand UMKM di Bendungan Sari. Kami juga dapat pelatihan secara online. Ini sangat bermanfaat sekali," ujar Ani. Pembangunan infrastruktur hidupkan wilayah 3T Kunci kesuksesan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan desa dan wilayah 3T adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang masif selama 10 tahun terakhir dinilai berhasil mengubah kualitas kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik, terutama masyarakat desa dan warga di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).   Pos lintas di beberapa wilayah menjadi salah satu infrastruktur yang dibangun pemerintah pada masa pemerintahan Jokowi. Total, 15 pos lintas batas negara (PLBN) telah rampung dibangun pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun.   Tujuh PLBN di antaranya dibangun dan diresmikan Jokowi pada 2015-2019. Ketujuh PLBN tersebut berada di tiga provinsi. Mulai dari PLBN Aruk (Sambas, Kalimantan Barat), PLBN Entikong (Sanggau, Kalimantan Barat), PLBN Badau (Kapuas Hulu, Kalimantan Barat), PLBN Mota'ain (Belu, NTT), PLBN Motamasin (Malaka, NTT), PLBN Wini (Timor Tengah Utara, NTT), dan PLB Skouw (Jayapura, Papua).   Kemudian, delapan PLBN kembali dibangun dan dirampungkan pada periode 2021-2024. Di antaranya, PLBN Sota (Merauke, Papua Selatan), PLBN Serasan (Natuna, Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat), PLBN Sei Nyamuk (Nunukan, Kalimantan Utara), PLBN Labang (Nunukan, Kalimantan Utara), PLBN Long Nawang (Malinau, Kalimantan Utara), PLBN Napan (Timor Tengah Utara, NTT), dan PLBN Yetetkun (Boven Digoel, Papua Selatan).   Adapun tujuan pembangunan PLBN ini untuk menjaga kedaulatan negara, mengurangi disparitas, serta memeratakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Keberadaan pos lintas ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melintasi perbatasan, kemudian untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan.   "Sejak 10 tahun yang lalu, saya perintahkan untuk dibangun semua Pos Lintas Batas Negara. Ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan negara. Serta sebagai buffer zone pertahanan negara kita," ujar Jokowi dalam acara peresmian 7 PLBN terbaru yang digelar di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) pada, 2 Oktober 2024.   Tujuan dan harapan pemerintah pun terwujud. Dengan pembangunan PLBN ini banyak warga yang merasakan manfaatnya, terutama dalam meningkatkan perekonomian mereka.   Hal tersebut diakui oleh warga Desa Wini, Oktaviana. Menurutnya, sejak ada PLBN di Desa Wini, warung makan milik Oktaviana laris pesanan.   "Saya tinggal dan berjualan di sini. Kami jadi mudah menerima pesanan banyak. Banyak yang pesan makanan, gorengan, dan minuman di tempat saya," kata Oktaviana.   Bukan hanya saja bagi para pelaku usaha. Dampak positif juga dirasakan oleh warga sekitar, khususnya bagi generasi muda.   Menurut Ketua PLBN Wini, Don Gaspar, pihaknya membuka kesempatan pekerjaan bagi anak-anak muda yang lulus sekolah. Mulai dari teknisi, petugas keamanan, dan petugas kebersihan.   "Kami rekrut untuk bekerja di PLBN dengan maksud supaya kehidupan masyarakat di sekitar perbatasan ekonominya bisa meningkat," ujar Don.   Para pekerja tersebut mendapat gaji sesuai ketentuan upah minumum provinsi (UMP) NTT, sebesar Rp2,1 juta per bulan. Mereka juga mendapatkan tunjangan dan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.   Selain pembangunan pos lintas, pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur vital lainnya seperti jalan desa dan jembatan. Adapun jalan desa yang dibangun mencapai 366 ribu kilometer, sedangkan pembangunan jembatan desa mencapai 1,9 juta meter.   Pembangunan jalan dan desa ini dilakukan secara gencar oleh pemerintah. Tujuannya agar membuka aksesibilitas pendidikan dan kesehatan pada desa ataupun wilayah 3T.   "Infrastruktur seperti jalan, jembatan, perlu dibuka untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan yang disediakan pemerintah. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat harus bertumbuh. Untuk itu, akses harus dibuka agar dapat menjangkau masyarakat," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Yohana Paliling.   Hampir 100% desa di Indonesia dialiri listrik Pada masa pemerintahan Jokowi, kebutuhan listrik desa dan wilayah 3T juga menjadi perhatian utama. Mereka pun berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk desa-desa dalam 10 tahun terakhir, melalui program elektrifikasi desa.   Hasilnya memuaskan. Menurut laporan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, rasio desa berlistrik hingga Maret 2024 telah mencapai 99,87 persen.   Jika dirinci lagi, sebanyak 92,33 persen atau 77.342 desa/kelurahan mendapat aliran listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Kemudian, sebanyak 3.573 desa/kelurahan (4,27 persen) dialiri listrik dari sumber lain. Sisanya, 2.736 desa/kelurahan (3,27 persen) mendapat aliran listrik dari Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kementerian ESDM.   Kehadiran listrik di desa-desa ini pun memberikan banyak manfaat bagi warga. Mulai dari aspek pendidikan hingga perekonomian.   Hal tersebut diakui Kepala Dusun Batu Putih Abdul Muis Abong. Ia menyampaikan kehadiran listrik sangat bermanfaat bagi kegiatan masyarakat, khususnya belajar mengajar anak-anak di Desa Alila Timur.   "Secara pribadi saya sangat senang, warga di Dusun kami sudah bisa menonton televisi 24 jam sehingga kami tidak ketinggalan informasi terbaru lagi. Anak-anak juga bisa belajar di malam hari," kata Abdul.     Kesuksesan ekonomi Wilayah 3T dan pertumbuhan UMKM Kepemimpinan Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi, khususnya di Wilayah 3T. Contohnya, berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Agustus 2024, beberapa daerah luar pulau Jawa seperti Maluku dan Papua tumbuh sebesar 8,45 persen didorong industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian.   Adapun Bali dan Nusa Tenggara 6,84 persen didorong pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta Sulawesi 6,07 persen didorong pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan.   Mengacu pada data yang dirilis Antara, pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi mencapai persentase 9,59 persen. Kemudian Maluku dan Papua 19,39 persen, Sulawesi Tengah 11,77 persen, dan Maluku Utara 6,32 persen. Dibandingkan tahun 2014, Sulawesi 11,71 persen, Maluku dan Papua 23,15 persen, Sulawesi Tengah 13,93 persen, dan Maluku Utara 7,30 persen.   Hal itu tercapai karena sukses proyek yang dicanangkan Jokowi berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan infrastruktur seperti membangun 6.665 Broadcast Traffic System (BTS) di wilayah 3T, pembangunan 2.882 km jalan tol dan tol air.   Pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T dan desa ini juga seiring dengan laju pertumbuhan UMKM di wilayah-wilayah tersebut. Baik pelaku UMKM dan pedagang pun merasakan perkembangan pesat dalam usahanya berkat perhatian besar dari pemerintah.   "Sebelum ada Tol Laut, saya harus menunggu berbulan-bulan untuk barang kiriman. Kini dalam waktu dua minggu, barang yang saya pesan sudah tiba. Harga juga jauh lebih murah," tutur Siti, seorang pedagang di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) melansir Indonesia.go.id. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa dan daerah 3T Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), fokus pemerintah Indonesia tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur di perkotaan saja, namun data menunjukkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan dan wilayah 3T.   Indikator perbaikan kualitas hidup mencakup beragam aspek, termasuk dalam kemudahan masyarakat pedesaan dan warga daerah 3T dalam mengakses kesehatan, pendidikan, infrastruktur sosial, hingga internet yang turut mendorong perekonomian kemandirian desa.   Di bidang pendidikan, Jokowi menerbitkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didapatkan seluruh warga miskin, warga pedesaan, dan masyarakat daerah 3T. KIP awalnya mencakup pendidikan 12 tahun, namun lima tahun terakhir dikembangkan menjadi KIP Kuliah yang menjamin pendidikan tinggi bagi hampir 1 juta mahasiswa pada 2024.   Kemudian di sektor kesehatan, tersedia Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, pembangunan sekolah dan puskesmas serta posyandu di daerah pedesaan juga terus diperkuat, sehingga anak-anak dan keluarga di daerah terpencil dapat menikmati layanan yang lebih baik. Lebih dari 267 juta jiwa menjadi peserta KIS, yang artinya negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95 persen penduduk Indonesia.   Perbaikan akses kesehatan juga ditunjang beberapa program seperti pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, program kemudahan layanan, hingga program peningkatan mutu tenaga kesehatan yang terus di-upgrade setiap tahunnya.   Selain itu, pemerintah juga melakukan penyediaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Ini merupakan infrastruktur berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan prinsip penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan yang semuanya dilakukan oleh masyarakat.   Pamsimas berperan dalam membantu desa-desa yang sebelumnya sulit mendapatkan air bersih pada akhirnya berhasil mendapatkan air bersih program infrastruktur berbasis masyarakat tersebut.   Sementara itu, peningkatan pembangunan manusia ini juga terlihat pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indonesia terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali di pedesaan dan daerah 3T.   Berdasarkan data BPS pada 2023, IPM Indonesia berada di angka 74,39. BPS merilis IPM 2023 naik 0,84 persen dibanding pada 2022. Data ini merupakan data terakhir per 18 Februari 2024. Sedangkan selama 2020-2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun.   Peningkatan IPM sendiri dinilai berdasarkan standar pengukuran dari United Nations Development Programme (UNDP), yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Komitmen Prabowo lanjutkan program pemerintahan Jokowi  Sejumlah program dan kebijakan untuk memajukan Tanah Air yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Jokowi siap dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.   Bahkan, komitmen Prabowo untuk melanjutkan program-program Jokowi sudah diungkapkan sebelum ia dilantik. Ia siap melanjutkan program baik dan memperbaiki apa yang belum tercapai di masa pemerintahan sebelumnya.   "Kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki dan tidak ada pemimpin yang paripurna, apalagi saya," tegas Prabowo dalam Apel Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.   Salah satu program yang siap dilanjutkan adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Prabowo, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.   "Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan," ujar Prabowo dalam situs resmi Kementerian Sekretariat Negara pada 12 Agustus 2024.   Presiden Prabowo memiliki prioritas utama pembangunan IKN yakni membangun gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," jelasnya.   Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai forest city. Ia menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran. "Tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara," kata Prabowo.   Program hilirisasi juga akan menjadi program pemerintahan Jokowi yang dilanjutkan Presiden Prabowo. Menurutnya, program ini baik dilanjutkan demi kesejahteraan rakyat.   "Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," kata Prabowo dalam pelantikannya di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.