Kendari: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara, mempercepat realisasi APBD sejak awal tahun. Hal ini guna meningkatkan perekonomian daerah, agar uang beredar di masyarakat, sehingga meningkatkan daya beli, serta mengendalikan inflasi.
"Berbagai kesempatan kami sampaikan, realisasi penting dilakukan sejak awal tahun," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni di Kendari, Senin, 17 April 2023.
Kemendagri menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi, serta penganggaran program prioritas lainnya ke Kendari. Termasuk, membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya terkait pajak dan retribusi daerah.
Fatoni mengapresiasi capaian realisasi PAD Kota Kendari yang menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. Atas keberhasilan tersebut, Kota Kendari berhasil meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri.
"Peningkatan PAD Kendari sebesar 40,62 persen dengan rincian, realisasi PAD tahun 2021 sebesar 35,9 persen dan tahun 2022 sebesar 76,51 persen," ucap Fatoni.
Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Kendari pada 2022 berada pada urutan tiga terendah di Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 92,15 persen atau Rp1.482,21 miliar dari total anggaran pendapatan Rp1.608,42 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Kendari berada pada urutan tiga terbawah di Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 78,32 persen, atau Rp1.556,95 miliar dari total anggaran belanja Rp 1.987,90 miliar.
Data Kemendagri per 31 Maret 2023, realisasi pendapatan APBD pada 2023 menempati urutan keempat tertinggi, yaitu 19,77 persen. Sementara itu realisasi belanja APBD Tahun 2023 menempati urutan tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 12,41 persen.
"Peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan 5 cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi," ucap Fatoni.
Fatoni mengingatkan, selain meningkatkan PAD, pemerintah daerah (Pemda) juga dapat memaksimalkan penerimaannya dengan mengoptimalkan pendapatan lain. Di antaranya melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID).
"Peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dilakukan dengan update data, mengajukan sesuai dengan prosedur dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait," ujar Fatoni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Kendari: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara, mempercepat realisasi APBD sejak awal tahun. Hal ini guna meningkatkan
perekonomian daerah, agar uang beredar di masyarakat, sehingga meningkatkan daya beli, serta mengendalikan inflasi.
"Berbagai kesempatan kami sampaikan, realisasi penting dilakukan sejak awal tahun," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni di Kendari, Senin, 17 April 2023.
Kemendagri menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi, serta penganggaran program prioritas lainnya ke Kendari. Termasuk, membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya terkait pajak dan retribusi daerah.
Fatoni mengapresiasi capaian realisasi PAD
Kota Kendari yang menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. Atas keberhasilan tersebut, Kota Kendari berhasil meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri.
"Peningkatan PAD Kendari sebesar 40,62 persen dengan rincian, realisasi PAD tahun 2021 sebesar 35,9 persen dan tahun 2022 sebesar 76,51 persen," ucap Fatoni.
Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Kendari pada 2022 berada pada urutan tiga terendah di Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 92,15 persen atau Rp1.482,21 miliar dari total anggaran pendapatan Rp1.608,42 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Kendari berada pada urutan tiga terbawah di Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 78,32 persen, atau Rp1.556,95 miliar dari total anggaran belanja Rp 1.987,90 miliar.
Data Kemendagri per 31 Maret 2023, realisasi pendapatan APBD pada 2023 menempati urutan keempat tertinggi, yaitu 19,77 persen. Sementara itu realisasi belanja APBD Tahun 2023 menempati urutan tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 12,41 persen.
"Peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan 5 cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi," ucap Fatoni.
Fatoni mengingatkan, selain meningkatkan PAD, pemerintah daerah (Pemda) juga dapat memaksimalkan penerimaannya dengan mengoptimalkan pendapatan lain. Di antaranya melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID).
"Peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dilakukan dengan update data, mengajukan sesuai dengan prosedur dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait," ujar Fatoni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
