Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai melantik Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh di gedung DPR Aceh. Foto: Medcom.id/Fajri Fatmawati
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai melantik Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh di gedung DPR Aceh. Foto: Medcom.id/Fajri Fatmawati

Tito Siap Tinjau Ulang Peralihan Wilayah 4 Pulau di Aceh yang Diklaim Sumut

Antara • 06 Juli 2022 16:19
Banda Aceh: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sampai kini dirinya masih menerima aspirasi terhadap permasalahan empat pulau di Aceh yang kemudian diklaim milik Provinsi Sumatra Utara.
 
"Namun, kalau ada aspirasi yang ingin meninjau ulang keputusan itu, nanti saya akan rapat kembali," kata Mendagri Tito Karnavian usai melantik Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam Sidang Paripurna DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu, 6 Juli 2022.
 
Sebelumnya, Tito telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 050-145 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022 dan menetapkan peralihan wilayah administratif empat pulau yang tadinya masuk dalam wilayah Aceh Singkil kemudian beralih ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Empat pulau yang masuk ke Sumatra Utara tersebut, yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Padahal, secara wilayah pulau-pulau tersebut berada di kepulauan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
 
Baca: Ini Alasan Tito Datang Langsung ke Aceh Lantik Penjabat Gubernur

Keputusan penetapan empat pulau di Aceh Singkil itu kemudian mendapatkan banyak protes dari berbagai pihak di Aceh, bahkan Pemerintah Aceh terus melakukan advokasi agar dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut.
 
Tito menyampaikan permasalahan batas wilayah hingga adanya putusan tersebut sudah melalui proses yang panjang hingga akhirnya dikeluarkan kebijakan itu.
 
"Panjang prosesnya, dan saya sudah rapat dengan para pihak, baik dengan Sumatera Utara maupun Aceh. Saya sudah lihat," ujarnya.
 
Meski demikian, lanjut Tito, jika ada yang keberatan dirinya masih menerima aspirasi jika ingin meninjau ulang dan bakal mengundang pihak terkait guna melihat kembali ketentuannya.
 
"Kalau ada aspirasi kita mengundang semua stakeholders (pemangku kepentingan), Kemendagri dan kedua pemerintahan provinsi. Kita lihat lagi aturan-aturan hukumnya, prinsipnya seperti itu," ujar Tito.
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif